![]() |
Sejak awal, duet kepemimpinan ini membawa narasi penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Di bawah komando Thaher Hanubun, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata berbasis budaya Kei, hingga stabilisasi kebutuhan pokok di tengah tantangan inflasi daerah kepulauan.
Sementara itu, Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam mengambil peran strategis dalam penguatan koordinasi internal pemerintahan serta pendampingan program-program prioritas di tingkat teknis. Keduanya tampil sebagai pasangan yang berusaha menjaga ritme birokrasi tetap berjalan di tengah dinamika politik dan keterbatasan fiskal daerah.
![]() |
Dalam kurun satu tahun, sejumlah agenda pembangunan difokuskan pada perbaikan jalan penghubung antar ohoi, peningkatan fasilitas kesehatan, serta dukungan sektor pendidikan. Meski belum seluruh target rampung, pemerintah daerah mengklaim progres signifikan pada beberapa titik prioritas.
Namun demikian, tantangan geografis Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan tetap menjadi hambatan klasik. Distribusi logistik, keterbatasan anggaran, dan ketergantungan pada dukungan pusat menuntut strategi yang tidak biasa. Konsistensi pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran menjadi sorotan publik yang terus menguat.
Stabilitas Sosial dan Ekonomi
Di tengah dinamika sosial, pemerintahan Hanubun–Rahantoknam relatif mampu menjaga stabilitas daerah. Pendekatan persuasif kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda menjadi modal penting dalam meredam potensi gesekan sosial.
Pada sektor ekonomi, perhatian terhadap UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat pasca tekanan global dan nasional. Meski belum sepenuhnya mendongkrak daya beli secara signifikan, langkah-langkah intervensi dinilai mulai memberikan efek bertahap.
Catatan Kritis Publik
Satu tahun tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh pekerjaan rumah daerah. Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan pengamat lokal menilai masih dibutuhkan percepatan reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta konsistensi realisasi janji kampanye.
Masyarakat kini menunggu gebrakan yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Tahun kedua kepemimpinan akan menjadi momentum pembuktian: apakah visi pembangunan yang digaungkan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau hanya berhenti pada tataran administratif.
Momentum Evaluasi dan Akselerasi
Genap setahun kepemimpinan bukan sekadar perayaan, melainkan titik evaluasi. Pemerintahan Hanubun–Rahantoknam dituntut untuk memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana perubahan itu dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Tenggara.
Tahun pertama telah dilewati. Tahun kedua menanti dengan tantangan yang lebih besar—dan harapan yang kian tinggi.(APRI)
.jpg)


0 comments:
Post a Comment