Pemda Malra Menyerahkan Bantuan Transportasi Darat Untuk Enam Ohoi.

LANGGUR | MALRA-NEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah menyerahkan bantuan transportasi darat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 kepada enam ohoi (desa) di Pulau Kei Besar. Bantuan berupa enam unit kendaraan roda empat ini diberikan untuk mendukung transportasi pedesaan.

Penyerahan kendaraan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Malra, Jasmono, dan Pj. Sekretaris Daerah, Nico Ubro, di halaman Kantor Bupati Malra pada Selasa (15/10/2024). Keenam ohoi penerima bantuan tersebut adalah Ohoi Ohoirenan, Fangamas, Tamangil Nuhuten, Holaay, Banda Efruan, dan Ohoi Waur.

“Bantuan ini merupakan hibah yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan, yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Perhubungan Malra,” ujar Jasmono dalam sambutannya sebelum penyerahan kendaraan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan enam kendaraan ini mencapai Rp 2,4 miliar. Nantinya, kendaraan tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) di setiap ohoi penerima.

Jasmono menekankan bahwa pengelolaan transportasi pedesaan ini mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam aturan tersebut, pengelolaan transportasi pedesaan dilakukan oleh BUMO dan kelompok penerima manfaat yang telah dibentuk.

Bantuan ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara.

“Dengan terbukanya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, kita harapkan percepatan pembangunan di ohoi dan kawasan sekitarnya dapat terlaksana. Selain itu, mobil-mobil ini diharapkan membantu memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di ohoi dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kemudahan akses ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, distribusi ekonomi, serta kawasan pariwisata dan administrasi pemerintahan,” tambah Jasmono.

Ia juga mengingatkan bahwa kendaraan tersebut bukan untuk keperluan operasional pribadi kepala ohoi atau perangkat ohoi, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kepala ohoi dan perangkatnya bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan kendaraan oleh BUMO, yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi ohoi.

“Dengan pengelolaan yang baik, kendaraan ini bisa membantu meningkatkan pendapatan ohoi, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.