Aliansi OKP Dan Ormas Malra Menilai Kehadiran PJ Bupati Malra Untuk Menimbulkan Kegaduhan.

LANGGUR | MALRA-NEWS-ID - Berangkat dari hiruk - pikuk situasi penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara pasca penetapan dan pelantikan Sdr Samuel Huwae oleh Pj. Gubernur Maluku sebagai Pj Bupati Maluku Tenggara tertanggal 30 Oktober 2024, banyak menimbulkan Kegaduhan di Bumi Bertajuk Lavul Ngabal ini.

Penyataan Perss ini di bacakan langsung Ketua DPD KNPI Malra , Rizal Ohoitenan, yang di dampingi langsung seluruh aliansi OKP dan ormas Kabupaten Maluku Tenggara, diantaranya, KNPI,HMI, FPMM, Pemuda Muhamadiyah, BKPMRI, KAMMI, PC.IMM dan FORKOT Tual-Malra, saat jumpa pers di Caffe Raja Resto," Minggu Malam(05/01/2025).

Dikatakan, dimana sdr Pj. Bupati telah banyak sekali melakukan kegaduhan publik melalui sikap dan tindakan serta kebijakanya yang kontroversial, terutarna berkaitan dengan netralitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara.

"Pertama, sehari pasca tiba di Kabupaten Maluku Tenggara, Sdr. Pj Bupati langsurng bertemu dan bersilaturahmi bersama salah satu paslon Bupati di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tentu sikap ini tidak mencerminkan sikap netralitas seorang pejabat publik sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah," ucap Ketua DPD KNPI Malra.

"Tindakan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tenggara Samuel Huwae tersebut menuai berbagai kritikan publik sehingga Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda indonesia (KNPI) Maluku Tenggara melaporkan Pj. Bupati Huwae ke Bawaslu Maluku Tenggara.

Kedua, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan bertugas, sdr Pj. Bupati banyak melakukan perolingan dan pergantian di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tanpa melalui konsultasi ke Kermentrian Dalam Negeri.

"Padahal pelaksanaan Perilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara kurang lebih tinggal satu bulan," jelas Ohoitenan.

Salah satu contoh adalah pergantian Camat Kei Besar dan Camat Kei Besar Utara Timur yang tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, hal ini di buktikan dengan adanya surat pemangilan dalam rangka klarifikasi dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dengan Nomor: 10999/B-AK.02.02/SD/F. 1/2024, tertanggal 30 Desember 2024 kepada sdr Penjabat Bupati Maluku Tenggara di Langgur,.

Hal ini menunjukan bahwa Saudara Pj. Bupati telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan kepegawaian.

Ketiga, kurang lebih tinggal sebulan menjelang pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Sdr. Penjabat Bupati menandatangani SK pengangakatan Pj. kepala Ohoi tertanggal 04 November 2024 untuk beberapa Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, yang sampai dengan hari ini banyak meninggalkan permasalahan di Ohoi - Ohoi, mulai dari penolakan masyarakat terhadap para Penjabat Kepala Ohoi yang di tunjuk.

Akibatnya akan terjadi pemalangan fasilitas umum di Ohoi - Ohoi, hingga pertikaian yang berujung pada jatuhnya korban dan dari permasalahan yang terjadi terkesan di atur secarra sepihak oleh Sdr. Penjabat Bupati dan segelintir oknum - oknum ASN yang ada di Kab. Maluku Tenggara," beber Rizal Ohoitenan.

"Maka melalui kesempatan kali ini kami organisasi kepemudaan Se-Kabupaten Maluku Tenggara :

1, Mendesak Secara tegas kepada Bapak MENDAGRI dan PJ Gubernur Maluku, Untuk mengevaluasi dan menggantikan PJ Bupati Maluku Tenggara secepatnya. Apabila dibiarkan maka akan menciptakan Kegaduhan dan konflik di Maluku Tenggara.

2. Mendesak satuan Resort Polres Maluku Tenggara menangkap pelaku pembacokan di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, kabupaten Maluku Tenggara, yang berkaitan pasca penetapan Penjabat kepala Ohoi Selayar," pinta Ketua DPD KNPI Malra yang di dampingi Seluruh OKP Dan Ormas Malra.

Sebagai informasi dan catatan, PJ Bupati Maluku Tenggara banyak keluar Daerah, hal ini sebetulnya Menjadi tanggung jawab PJ Bupati sebagai Kepala Daerah, untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Daerah ini.