 |
LANGGUR | MALRA-NEWS-ID - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tengah menghadapi sejumlah kendala akibat tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Malra, Seles Ngamelubun saat ditemui awak Media di ruang kerjanya, Selasa (7/1/2025).
Menurut Seles, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah.
"Seharusnya, Dinas Ketahanan Pangan yang sudah ada bisa dimanfaatkan dalam program ini. Namun, saat ini malah dibentuk organisasi khusus Unit Pelaksanaan Teknis Badan Gizi (UPT Badan Gizi) di setiap kabupaten kota lagi," ujarnya.
Ketidakjelasan juknis ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun anggaran dan melakukan persiapan. "Di APBD kami, tidak ada alokasi anggaran sama sekali untuk persiapan program makan bergizi gratis," kata Seles.
Seles mengaku, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menyisakan sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab.
“Siapa yang akan menjadi pemasok bahan makanan, bagaimana mekanismenya (apakah penunjukan atau lelang), standar dapur yang akan digunakan seperti apa, dan pendistribusiannya bagaimana,” ungkapnya.
Kejelasan mengenai hal-hal tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program ini. Dikhawatirkan jika program tetap dipaksakan berjalan tanpa persiapan yang matang, akan timbul masalah baru di kemudian hari.
Seles juga menyoroti kurang dilibatkannya pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Padahal, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan di daerah.
"Tidak ada satu rupiah pun di nomenklatur DPA dinas untuk persiapan makan bergizi gratis ini. Sosialisasi juga tidak ada, pendampingannya semua tidak ada anggarannya. Berarti kan pemda tidak siap dan benar-benar tidak terlibat. Kenapa Pemda belum menganggarkan? Karena juknisnya tidak ada,” ujar Seles.
Menindaklanjuti hal ini Seles telah mengusulkan pembentukan satgas khusus kepada Plt Sekda untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Satgas ini akan bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan yang lebih detail dan memastikan program berjalan lancar.
“Jadi harus ada tim terpadu dari Pemda yang mengantisipasi kegiatan ini. Cuma ini katong dengar bunyi guntur lah, katong lari kiri-kanan seng tau hujan di sebelah mana kah katong seng tau. Seng ada juknis katong terlibat di apa ini? Mau distribusikan kah? Mau memasak kah? Atau di desa kasih ke komite, kasih ke PKK kah? Seng ada semua,” ucapnya.
Pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan juknis yang jelas dan rinci agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien di tingkat daerah.
Editor: APRI UWALYANAN.
0 comments:
Post a Comment