LANGGUR, MALRA-NEWS-ID - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, akan melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada 12 hingga 13 Mei 2025. Kunjungan ini disambut secara resmi oleh Bupati Malra, Muhammad Thaher Hanubun, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Foto Istimewa RRI.
"Sejak bersama-sama dilantik pada 20 Februari 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, Beliau belum pernah ke sini mengunjungi Maluku Tenggara dan Kota Tual, ini menjadi momen penting bagi kami di Maluku Tenggara,” kata Bupati Hanubun kepada awak Media Sabtu (10/5/2025).
Menurut Bupati Hanubun, pihaknya sengaja mengundang Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Maluku untuk melihat secara langsung perkembangan daerah. Rombongan provinsi yang hadir terdiri dari Pangdam, Kapolda, Kajati, dan Sekda Provinsi Maluku.
"Kami ingin agar pemerintah provinsi memahami situasi dan kebutuhan masyarakat di daerah ini secara langsung," katanya.
Ia menegaskan Gubernur Hendrik Lewerissa bukan figur baru dalam dinamika pembangunan Maluku karena pernah menjadi anggota DPR RI dan memahami karakteristik daerah. Dengan latar belakang tersebut, kunjungan ini diharapkan membawa perhatian khusus terhadap program prioritas di Malra.
"Beliau sangat memahami konteks dan kebutuhan di 11 kabupaten/kota, termasuk daerah kami," ucap Hanubun.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Forkopimda Provinsi akan menyampaikan berbagai arahan strategis kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat, Kepala Ohoi, dan Tokoh Masyarakat. Pangdam XVI/Pattimura direncanakan menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Maluku Tenggara yang Berdaulat dan Bermartabat”.
Sementara itu, Kapolda Maluku akan memaparkan tema “Kerukunan, Keamanan, Ketertiban: Tiga Pilar Pembangunan Maluku Tenggara”, yang menekankan pentingnya stabilitas sosial dalam mendukung pembangunan.
Ia mengajak para pemangku kepentingan desa untuk turut berperan menjaga stabilitas dan keadilan hukum di tingkat akar rumput.
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat," ujar Hanubun.
Wakajati Maluku juga diagendakan menyampaikan materi berjudul “Cerdas Mengelola, Bijak Melaporkan: Strategi Compliance dalam Penggunaan Dana Desa” guna mendorong akuntabilitas aparatur desa.
Bupati menegaskan bahwa hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama bagi kemajuan Maluku Tenggara
0 comments:
Post a Comment