AMBON, MALRA-NEWS-ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan diterima langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun.
Opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemkab Malra dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati Thaher Hanubun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyusun dan melaporkan keuangan secara tepat waktu dan akurat.
“Capaian opini WTP ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi bukti nyata bahwa kita terus berkomitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh elemen pemerintah daerah,” ujar Bupati.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas kerja sama dan bimbingan selama proses audit berlangsung. Menurutnya, masukan dan rekomendasi dari BPK menjadi bagian penting dalam membenahi sistem dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam sambutannya menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam sistem audit keuangan negara, yang menunjukkan bahwa tidak ada temuan signifikan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Raihan ini menjadi indikator bahwa Pemkab Malra mampu mempertahankan kualitas pelaporan keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Penghargaan ini juga menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Dengan diraihnya opini WTP tahun ini, Pemkab Maluku Tenggara kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
0 comments:
Post a Comment