LANGGUR, MALRA-NEWS-ID – Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) menggelar sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang di-rangkai-kan dengan penjelasan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berlangsung di Aula Kantor Bupati, Selasa (13/5/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua pembicara yakni Kapolda Maluku dan Kejati Maluku yang diikuti oleh kepala Ohoi,perangkat Ohoi,linmas,personil kepolisian,dan para Babinsa.
Bupati Maluku Tenggara Drs.Hi.M.Thaher Hanubun dalam sambutanya diawali dengan Ucapan terima kasih kepada Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang sudah berkenan memenuhi undangan dan permohonan.
“Hari ini Bapak Kapolda dan Bapak Kajati lanjutnya,akan berbagi informasi kepada Kita semua. Ini sekaligus sebagai sarana penyebarluasan informasi yang penting dan strategis bagi Kabupaten Maluku Tenggara, terlebih bagi Bapak–Ibu peserta sosialiasi di hari ini,” ungkapnya.
Menurut Bupati, Memontum hari ini adalah kesempatan yang langkah. Kesempatan bertemu dengan pimpinan Forkopimda provinsi itu jarang terjadi.Olehnya itu, kepada seluruh peserta agar mengikuti sosialisasi ini Dengar dan simak penyampaian materi ini secara serius.
“Serap informasi yang disampaikan. Jadikan pembelajaran, untuk bagaimana nantinya dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab, sesuai koridor dan kewenangan masing–masing,” pintanya.
Bupati dua periode itu juga mengatakan dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas di daerah, maka peran serta dan partisipasi antarpihak sangat–sangat diperlukan.
“Sebagaimana Kita ketahui, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten maupun di Ohoi, Kita mengenal apa yang disebut sinergi Tiga Tungku atau Tiga Pilar. Adat, Kubni, Agam (AKA),”ucap Hanubun.
Unsur Adat, Unsur Pemerintah (termasuk Aparat Penegak Hukum) dan Unsur Agama, bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya membangun harmoni sosial di masyarakat,”tambah Hanubun.
termasuk dalam hal menjaga stabilitas keamanan, maka peran dan ketiga unsur ini harus selalu disinergikan.
“Bapak Kapolda akan secara khusus memberikan gambaran tentang bagaimana kepolisian bersinergi dengan unsur–unsur lainnya, mencegah, melakukan deteksi dini, dan termasuk menanggulangi kejadian gangguan kamtibmas,”jelasnya.
Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada unsur TNI dan Polri, atas kinerja yang sangat baik dalam menghadapi gangguan kamtibmas di Maluku Tenggara.
“Komunikasi, dan koordinasi senantiasa dibangun, bersama pemerintah daerah dan termasuk pemuka agama, serta dengan dukungan pemerintah ohoi, maka berbagai gangguan kamtibmas yang kerap terjadi di Maluku Tenggara, perlahan–lahan dapat diredam,”ujarnya.
Lebih jua Bupati Thaher, menjelaskan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku akan berbagi pengalaman, pengetahuan dan perspektif sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). Olehnya itu Bupati berharap peserta sosialisasi mengikuti kesempatan yang baik untuk belajar.
“Sharing pengetahuan yang disampaikan hari ini, harus menjadi pembelajaran, agar tertib pengelolaan anggaran di Ohoi harus dilaksanakan,”tegasnya.
Selain itu Hanubun menegaskan, Penyalahgunaan anggaran desa akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat santer. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2015 hingga 2024, terdapat lebih dari 900 kasus korupsi terkait Dana Desa. Nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun.
“Modus operandi korupsi Dana Desa cukup bervariasi, mulai dari penggelembungan anggaran proyek, proyek fiktif, hingga pemotongan dana oleh aparat desa,”terangnya.
Dan data ini semuanya lanjutnya,sudah dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum. Bukan untuk menakut–nakuti, tetapi bagaimana Kita bersama–sama memahami arti penting dari mengelola anggaran desa sebagai mengelola uang milik rakyat.
“Artinya, dalam mengelola anggaran di Ohoi, Kita dituntut untuk melaksanakan sesuai kaidah, aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan di kesempatan ini, hal-hal yang berkaitan dengan itu akan dijabarkan oleh Bapak Kajati Maluku,” katanya.
Untuk itu juga sebagai pihak Aparat Penegak Hukum akan membuka wawasan dan cara berpikir untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dana desa nantinya.
“Semoga melalui sosialisasi di hari ini, maka kinerja penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara akan semakin baik lagi ke depan,” harap Bupati Thaher.
0 comments:
Post a Comment