LANGGUR, MALRA-NEWS-ID - Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, secara tegas meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi serta membuat laporan bencana.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malra, Carlos Viali Rahantoknam saat membuka kegiatan kajian risiko bencana Kabupaten Maluku Tenggara, yang berlangsung di Balai Desa Langgur," Senin 14 Juli 2025.
Wakil Bupati mengatakan, terdapat beberapa kejadian bencana yang terjadi awal tahun ini, informasi pertama justru datang dari masyarakat, bukan dari BPBD. “Seharusnya BPBD yang lebih dulu melaporkan ke pimpinan. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Jangan justru pimpinan yang harus bertanya lebih dahulu,” ujarnya.
Rahantoknam- pun menyinggung persoalan longsor dan hampir ambruknya jembatan di Ohoi Reyamru akibat curah hujan ekstrem yang terlambat ditangani. Ia menekankan pentingnya pelaporan cepat dan berjenjang, tidak hanya sampai tingkat provinsi, tetapi juga ke pemerintah pusat.
“Laporan ini bisa jadi dasar untuk kita mengakses anggaran dari pusat. Jangan hanya mengandalkan dana yang ada,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Rahantoknam juga menyoroti karakteristik wilayah Maluku Tenggara yang rawan terhadap berbagai bencana alam, mulai dari angin puting beliung, banjir, longsor, abrasi pantai, gempa bumi hingga tsunami. Oleh karena itu, pendekatan dalam mitigasi bencana tidak boleh berhenti pada identifikasi bahaya semata.
“Kajian risiko harus masuk pada aspek kerentanan sosial ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Malra mendorong BPBD agar memanfaatkan teknologi terkini seperti data cuaca berbasis satelit dan menerapkan manajemen risiko berbasis komunitas (community-based disaster risk management). Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan dapat bersifat terukur, kontekstual, dan mudah dilaksanakan hingga di tingkat desa atau Ohoi.
"Saya meminta seluruh camat, kepala hoi, dan relawan bencana agar berperan aktif dalam penyusunan kajian risiko bencana. “Sampaikan informasi lapangan dengan jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Semakin akurat data, semakin tepat pula strategi mitigasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan rute evakuasi yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Tak hanya perangkat pemerintah, Wabup menilai peran kampus, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan sektor swasta juga sangat krusial. “Kita butuh CSR yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan riset kampus yang berpihak pada keselamatan publik,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wabup Charlos mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum menanamkan budaya sadar bencana dalam setiap individu.
“Sinergi lintas sektor adalah kunci menjadikan Maluku Tenggara sebagai ‘Resilient Island for Resilient People’. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha dan karya kita semua,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment