Anggota DPRD Malra, Demi Ubro Soroti Kinerja Imigrasi Kelas ll TPI Tual

LANGGUR, MALRA-NEWS-ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antara Komisi I dan Komisi II DPRD bersama Imigrasi Tual, yang membahas Sejumlah isu strategis terkait pelayanan keimigrasian dan transportasi laut menjadi sorotan utama.

Politisi baru dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Deni Ubro. berlangsung hangat di ruang sidang DPRD Malra. Selasa (05 Agustus 2025).

Deni Ubro, yang merupakan mantan Wakapolres Tual dan Maluku Tenggara tahun 2023, kini resmi mengemban amanah sebagai anggota DPRD Malra periode 2024–2029 dari Komisi II.

Dalam forum resmi tersebut, Ia tampil tegas dan kritis, membedah sejumlah persoalan yang selama ini dianggap luput dari perhatian publik.

“Saya kembali ke masyarakat dengan semangat baru setelah pensiun dini dari institusi kepolisian. Hari ini, saya membawa suara rakyat.

Terutama terkait pelayanan keimigrasian yang belum optimal dan persoalan transportasi laut yang merugikan masyarakat kecil,” tegas Mantan Wakapolres Malra itu.

Berlangsungnya RDP, Politisi PKN menyoroti beberapa laporan masyarakat terkait kendala keimigrasian, terutama dalam hal pelayanan harian bagi penumpang domestik maupun warga yang hendak mengurus dokumen perjalanan.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan kelalaian teknis pada beberapa rute kapal laut yang beroperasi di wilayah Maluku Tenggara.

“Beberapa kapal disebut-sebut tidak memenuhi standar teknis keselamatan. Padahal, keselamatan adalah hal mutlak. Jangan sampai ada korban baru kita bergerak,” ujar Deni Ubro dengan Nada Lantang dan tegas.

Ia juga menyinggung isu pungutan biaya yang dinilai tidak transparan. Meskipun masyarakat telah membayar kewajibannya, masih ditemukan ketidakpastian dalam pelayanan dan hak-hak dasar mereka sebagai pengguna jasa.

Deni menutup intervensinya dengan seruan moral bagi seluruh instansi teknis, baik Imigrasi maupun Dinas Perhubungan, agar memperkuat koordinasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik secara menyeluruh.

“Ini bukan sekadar rapat, ini awal dari perubahan nyata. Kita harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar pengamat,” tutupnya disambut tepuk tangan hadirin.

RDP ini diharapkan menjadi langkah awal untuk perbaikan lintas sektor, khususnya pelayanan keimigrasian dan transportasi laut di Maluku Tenggara yang menjadi nadi mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.(APRI).