LANGGUR, MALRA-NEWS-ID - Akibat utang piutang yang menumpuk di dinas Sosial kabupaten Maluku Tenggara, kini didatangi Rentenir untuk menagih Utang yang di ambil oleh kadis Sosial dan mantan Bendahara.
Pernyataan ini disampaikan langsung, Ketua DPD KNPI Malra, Rizal Ohoitenan, kepada Media ini, saat jumpa di Caffe kopi Kei," kamis 28 Agustus 2025.
Ketua KNPI mengatakan, utang piutang yang di ambil oleh Kadis dan mantan bendahara menggunakan Cap Kantor dinas Sosial untuk menyakinkan rentenir. Guna mendapatkan pinjaman yang di ajukan.
"Kalaupun pinjaman itu untuk menjawab kebutuhan pribadi, semestinya jangan menggunakan Cap kantor sebagai alat," ucap Ohoitenan.
Ketua KNPI Malra menduga bahwa, pinjaman yang di lakukan oleh Kepala Dinas dan mantan bendahara untuk kebutuhan pribadi dan sebagiannya di gunakan untuk memfasilitasi salah satu calon Bupati dan wakil Bupati Pilkada 2024 lalu.
"Bukan saja uang pinjaman yang di gunakan untuk memfasilitasi pilkada, juga uang Kantor di pergunakan untuk membantu memfasilitasi," terang Rizal Ohoitenan.
Diketahui, dugaan pinjaman yang di ambil oleh Kadis dan bendahara telah mencapai kurang lebih Rp: 600 Juta.
"Jadi ada beberapa tempat itu kadis dan bendahara melakukan pinjaman, hingga mencapai nilai sebesar itu," jelasnya.
Untuk itu, diharapkan kepada Bupati Maluku Tenggara, M.Thaher Hanubun agar Segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas dan mantan bendahara dinas sosial.
"Pak bupati copot jabatannya, dinilai tidak pantas dan layak untuk di pertahankan lagi. Kami mengapresiasi kepada Pemda Malra, kami siap berikan bukti ke APH untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadis dan mantan bendahara," tutup Ketau KNPI Malra, Rizal Ohoitenan.
Hingga berita ini publikasikan, kepala Dinas dan mantan Bendahara belum dapat di konfirmasi.
0 comments:
Post a Comment