![]() |
Hal ini ditegaskan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, usai menghadiri pertemuan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, para bupati/walikota se-Maluku, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku. Rombongan diterima langsung oleh Menteri PKP RI, Maruar Sirait.
Dalam pembahasan, Kementerian PKP RI menetapkan alokasi pembangunan rumah di Maluku sebanyak 2.000 unit. Namun, jumlah tersebut ditambah 1.000 unit, sehingga total pembangunan mencapai 3.000 unit.
Bupati Thaher Hanubun menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Maluku Tenggara yang berpenghasilan rendah.
“Program ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi ASN yang selama ini belum memiliki rumah, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam melayani masyarakat,” tegas Hanubun.
Ia menilai tambahan alokasi rumah dari pemerintah pusat merupakan bukti nyata perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat Maluku.
Untuk itu, Pemkab Maluku Tenggara siap berkoordinasi dengan Pemprov Maluku dan kementerian terkait agar pembangunan berjalan lancar serta tepat sasaran.
Dengan adanya pembangunan rumah ini, pemerintah daerah optimistis kesejahteraan masyarakat akan meningkat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Maluku Tenggara.
0 comments:
Post a Comment