 |
Hal tersebut disampaikannya dalam Revisi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Kei Kecil dan perairan sekitarnya. Yang berlangsung di Hotel Kimson 16 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyoroti bahwa pengembangan sektor perikanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir.
Rahantoknam menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, sebagai dasar hukum dalam memperkuat posisi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi maritim.
“UU Nomor 6 Tahun 2016 sudah jelas mengamanatkan peningkatan kapasitas SDM nelayan agar mampu mengelola sumber daya laut secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Kita di Maluku Tenggara harus menerjemahkan amanat itu dalam kebijakan nyata,” tegas Wakil Bupati Malra Carlos Viali Rahantoknam.
Ia menambahkan, Pemkab Maluku Tenggara tengah memfokuskan program pembangunan kelautan dan perikanan pada pelatihan teknis, akses permodalan, serta inovasi teknologi pengolahan hasil laut.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk perikanan lokal, baik di pasar nasional maupun internasional.
“Kemandirian ekonomi masyarakat kita dimulai dari laut sendiri. Karena itu, kita perlu SDM yang tangguh, terampil, dan memahami nilai ekonomi dari setiap hasil tangkapan,” lanjutnya.
Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, BKKPN Kupang, serta tokoh masyarakat adat dan kelompok nelayan tradisional.
Semua pihak sepakat bahwa penguatan SDM perikanan merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi pesisir Kei.
Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Pemkab Maluku Tenggara berkomitmen menjadikan sektor perikanan sebagai poros utama pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
0 comments:
Post a Comment