 |
Rapat berlangsung intensif dengan agenda menguji kelayakan program kerja dan memastikan alokasi anggaran setiap OPD selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Adapun OPD yang hadir dalam pembahasan tersebut yakni Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Pariwisata.
Anggota DPRD Kepulauan Aru, Andarias Kawan, S.Sos., menyampaikan bahwa Komisi II fokus menyoroti efektivitas program dan kontribusi tiap OPD terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sektor unggulan di wilayah kepulauan.
Menurut Kawan, pembahasan APBD 2026 kali ini menjadi salah satu yang paling krusial, mengingat kebutuhan pembangunan di Aru kian kompleks, terutama pada sektor perikanan, investasi, dan pariwisata — tiga sektor yang dianggap mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara maksimal.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program OPD tidak hanya sekadar tercantum di dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar memiliki arah yang jelas, target yang nyata, dan dampak langsung bagi masyarakat Kepulauan Aru,” tegas Andarias Kawan.
Dalam pembahasan bersama Dinas Perikanan, Komisi II menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas nelayan, penyediaan sarana perikanan, serta penguatan rantai produksi hasil laut.
Sementara itu, DPMPTSP mendapat perhatian terkait upaya meningkatkan investasi yang masuk ke Aru, termasuk penyederhanaan layanan perizinan untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha.
Di sisi lain, Bapenda diminta untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah, serta meningkatkan inovasi layanan pajak dan retribusi sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Pembahasan bersama Dinas Pariwisata difokuskan pada pengembangan destinasi unggulan, peningkatan promosi daerah, serta penyelarasan anggaran untuk membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan dan menarik bagi wisatawan.
Kawan juga menegaskan bahwa DPRD memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan APBD.
Komisi II, kata dia, akan terus memperdalam evaluasi terhadap tiap OPD hingga diperoleh rumusan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
“Komisi II menekankan bahwa pembahasan APBD adalah momentum untuk memastikan arah pembangunan tahun 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat dan memperkuat sektor-sektor strategis daerah,” tambahnya.
Rapat pembahasan antara Komisi II dan OPD terkait akan berlanjut dalam beberapa sesi guna memfinalkan analisa program sebelum masuk ke tahap pembahasan tingkat Badan Anggaran DPRD.(APRI UWALYANAN)
0 comments:
Post a Comment