![]() |
Peresmian ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat kepulauan yang selama bertahun-tahun harus hidup dengan keterbatasan pasokan listrik.
Kehadiran listrik penuh 24 jam tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warga, tetapi juga membuka peluang baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Acara peresmian tersebut dihadiri pimpinan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, jajaran manajemen PLN UP3 Tual, Ketua Komisi III DPRD Kota Tual, Camat Dullah Utara, Pj. Kepala Ohoi Dullah Laut, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat setempat. Direktur Perumda Air Minum Maren Tual turut hadir sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tual menegaskan bahwa keterbatasan listrik selama ini menjadi hambatan serius bagi aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil menengah (UMKM), hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus dibiarkan jika Kota Tual ingin tumbuh secara adil dan merata.
“Listrik bukan lagi sekadar penerangan, tetapi kebutuhan mendasar yang menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah. Dengan beroperasinya listrik 24 jam, masyarakat kepulauan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegas H. Amir Rumra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, agar tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah pusat kota dan daerah terluar.
Sinergi antara Pemkot Tual dan PLN disebut sebagai kunci utama terwujudnya layanan listrik berkelanjutan.
Masyarakat Dullah Laut dan Duroa menyambut peresmian ini dengan antusias. Mereka berharap, hadirnya listrik 24 jam dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperlancar layanan kesehatan, serta mendukung proses belajar-mengajar bagi generasi muda.
Peresmian layanan listrik 24 jam ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tual dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa wilayah kepulauan bukan lagi daerah pinggiran dalam agenda pembangunan daerah.


0 comments:
Post a Comment