Kasus Laka Lantas Diduga Libatkan Anggota DPRD Tual Kembali Mencuat

 

Tual, MALRA-NEWS.ID– Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang diduga melibatkan anggota DPRD Kota Tual berinisial RS dari Partai NasDem kembali menjadi sorotan publik setelah sempat tertunda sejak 2024.

Peristiwa tersebut terjadi pada November 2024 di Desa Ohoitel sekitar pukul 07.30 WIT. Dalam insiden itu, dua orang menjadi korban, yakni seorang penjual nasi kuning dan seorang pelajar berinisial JRH (12), siswa kelas II SMP Utan Tel Timur  Ohoitel.

Kasus ini kembali mencuat pada 2026 setelah pihak keluarga korban mendesak agar penanganannya dilakukan secara adil dan transparan. Keluarga menilai terdapat ketimpangan dalam penanganan pascakecelakaan.

Menurut keterangan keluarga, RS disebut hanya memberikan ganti rugi kepada penjual nasi kuning. Sementara JRH hanya menerima uang sebesar Rp300 ribu yang dititipkan melalui kerabat RS tanpa penjelasan lebih lanjut.

Selain itu, keluarga juga menduga adanya upaya untuk menutupi kasus tersebut. RS disebut bergerak cepat mengamankan situasi di tempat kejadian perkara, termasuk mengevakuasi sejumlah saksi. 

Bahkan, beberapa saksi diduga diminta untuk tidak memberikan keterangan, sementara penjual nasi kuning disebut dipindahkan dari lokasi kejadian.

Di sisi lain, keluarga korban mengaku telah membuka ruang mediasi sejak awal kejadian, namun tidak mendapat respons dari RS. Proses penanganan kasus ini pun sempat tertunda cukup lama di Polres Tual.

Setelah adanya desakan dari keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil, kasus tersebut kembali bergulir hingga akhirnya RS ditetapkan sebagai tersangka.

Ayah korban, Hasan Udin Rengirit, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan kasus tersebut.

“Kami merasa tidak dihargai sama sekali. Ini sudah menyangkut harga diri. Korban ada dua, tapi saat kejadian hanya penjual nasi kuning yang dibawa untuk penanganan,” ujarnya, Senin (23/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keluarga tidak dapat menerima perlakuan tersebut, terutama karena menyangkut keselamatan nyawa manusia.

“Kalau sejak awal kedua korban mendapat penanganan medis yang layak, mungkin kami juga tidak akan memperpanjang masalah ini,” katanya.

Hasan juga menyebut bahwa sejak kejadian pada 2024, RS tidak pernah menghubungi pihak keluarga hingga proses hukum berjalan. Upaya mediasi baru dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan melalui perwakilan Pemerintah Kota Tual, namun ditolak oleh keluarga korban.

“Selama ini RS tidak pernah menggubris korban maupun keluarga. Karena itu, kami sepakat kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses hukum dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Ekonomi Headline Headline1 Hukrim Politik Tual March 24, 2026