 |
LANGGUR | MALRA-NEWS.ID - Maluku Tenggara – Di tengah upaya peningkatan mutu pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat keluhan yang belum terselesaikan dari para kepala sekolah non-ASN di sekolah swasta, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Berdasarkan informasi yang diperoleh permasalahan ini mengemuka di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, di mana terdapat banyak sekolah swasta berdiri sejak masa sebelum Indonesia merdeka.
Diketahui sekolah-sekolah ini memiliki sejarah panjang, dedikasi besar terhadap pendidikan, dan telah berkontribusi mencetak generasi cerdas bagi daerah.
Namun, ketidakmampuan kepala sekolah non-ASN di sekolah swasta dalam melakukan penilaian kinerja guru di PMM menjadi hambatan serius yang mengancam kesejahteraan dan pengembangan profesional para guru.
Kebijakan yang hanya memberikan akses penuh kepada kepala sekolah ASN untuk menilai kinerja di PMM, dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi rekan-rekan di sekolah swasta. Hal ini berdampak langsung pada karier dan kesejahteraan para guru swasta di Maluku Tenggara dan wilayah Indonesia Timur lainnya.
Terkait hal tersebut Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (Kabid PTK) Disdik Maluku Tenggera (Malra), Relly Rahangmetan, S.Pd.SD., kepada media ini kamis, (31/10/2024) mengungkapkan, platform PMM yang seharusnya membantu dalam mengevaluasi dan mengembangkan kinerja guru Ia mengaku justru mempersulit kepala sekolah yang non-ASN.
Saya berharap Pemerintah Pusat dapat membuat suatu regulasi agar Kepala Sekolah yang Non ASN di sekolah swasta, nanti juga dapat melakukan penilaian kinerja guru dengan adil dan transparan, seperti halnya sekolah-sekolah negeri lainnya," ungkap Relly.
Ia menambahkan bahwa tanpa akses ke PMM, pihak sekolah swasta kesulitan untuk memenuhi standar penilaian nasional yang diamanatkan.
Lebih dari itu, lanjut Relly hambatan dalam mengakses PMM mempengaruhi sinkronisasi data kinerja guru antara Platform Merdeka Mengajar dan platform e-Kinerja BKN, sebagaimana arahan dari BKPSDM setempat.
Ketidakharmonisan data ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam pengelolaan kinerja, baik di tingkat sekolah maupun pemerintah. Jika masalah ini terus dibiarkan, guru-guru swasta di Indonesia Timur akan tertinggal dalam proses evaluasi kinerja yang seharusnya sejalan dengan standar nasional.
Relly yang juga merupakan Mantan Kepala Sekolah itu juga meminta kepada pemerintah segera dapat memberikan solusi terhadap masalah ini.
“Hal ini karena para kepala sekolah swasta, mereka menginginkan kebijakan yang lebih inklusif, tidak hanya mengakomodasi sekolah-sekolah negeri, tetapi juga sekolah-sekolah swasta yang telah mengabdi sejak Indonesia belum merdeka,” cetusnya.
Dia bilang Suara dari Kepulauan Kei ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya ada di pusat kota, tetapi juga di daerah-daerah terluar yang memiliki tantangan tersendiri.
“Guru-guru di sana tetap berdedikasi penuh untuk memberikan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan. Dengan adanya kesetaraan akses terhadap platform PMM, mereka berharap kualitas pendidikan di Indonesia dapat semakin merata dan inklusif bagi semua,” imbuhnya.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan yang AdilL ebih jauh kata Dia semoga kedepan ada jalan keluar dari pemerintah, baik melalui Kemdikbudristek, BKPSDM, Kemendikdasmen dan BKN RI Agar dapat merubah regulasi.
"Sehingga Penginputan Kinerja Guru PNS yang diperbantukan di Sekolah Swasta dapat dialirkan ke E-Kinerja BKN. Hal ini guna menjawab Keadilan bagi seluruh Guru di Indonesia," harapnya.
Menurut Dia bagi mereka, pendidikan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati yang menuntut dedikasi tanpa mengenal wilayah atau status ASN.
“Suara dari Kepulauan Kei agar mendapat kesempatan yang sama dalam sistem pendidikan digital ini adalah bentuk cinta yang tak terbatas pada dunia pendidikan dan bangsa,” pungkasnya
0 comments:
Post a Comment