 |
Dikatakan, bedasarkan Peraturan Mentri kelautan nomor 58 tahun 2020, dimana usaha nelayan tangkap dilegatimasi melalui penerbitan dokumen pas kecil," ucap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Jhon Ingratubun,S.Pi, M.Pi, saat di wawancarai di depan kantor UPP Kelas ll Tual. Senin (16/12/2024).
"Diketahui, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara bekerja sama dengan Kepala Kantor unit pelayanan UPP Kelas ll Tual, yang diberikan kewenangan untuk Pas kecil dalam kerja sama melalui tindak nyata.
Kepala Dinas Perikanan menjelaskan, sebanyak 40 nelayan tangkap yang kemudian akan di latih dalam melakukan pemberdayaan kepada mereka. Melalui pendidikan pelayanan pas kecil dapat dilaksanakan dengan baik hingga hari ini," ungkap PLT Kadis Perikanan Jhon Ingratubun,S.Pi, M.Pi
Ingratubun juga menyampaikan, pada kesempatan ini juga kami telah menyerahkan 40 sertifikat PAS kecil untuk mendapatkan kepastian legitimasi dalam pengelolaan prasarananya.
Selain itu manfaatnya terhadap perolehan BBM bersubsidi Mereka dapat memperolehnya dengan baik dan cepat di PPN dumar Tual.
 |
"Ia juga menambahkan, bantuan yang di terima nelayan untuk Pas kecil berupa fasilitas adalah Spit boat 15 PK yang berukuran 1,2 gruston, dan 40 PK berukuran 1,3 gruston. Kemudian legalitas dokumen Dalam kepastian fasilitas alat-alat tangkap.
"Untuk Fasilitas alat tangkap, telah di serahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2023 lalu. Dan di tahun 2024 ini, mereka yang telah menerima bantuan di berikan legalitas bagi 40 nelayan tangkap PAS kecil," beber Sekertaris Dinas Perikanan Malra ini.
Dirinya berharap, kepada Masyarakat, lebih khususnya para nelayan tangkap untuk dapat memperhatikan bantuan pemerintah dengan fasilitasnya, denga baik dan juga menjaga pelastarian sumber daya perikanan yang menguntungkannya dengan sepatunya," harap Ia bergelar S.Pi, M.Pi itu. (APRI).
0 comments:
Post a Comment