 |
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati Maluku Tenggara, Drs, Muhamad Taher Hanubun, saat berlangsung diuala kantor bupati," Senin 28 April 2025.
Hanubun dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Konsultasi Publik di hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga mampu menyatukan berbagai pandangan untuk kemajuan daerah di Tahun 2026.
"Forum konsultasi ini harus menjadi forum yang hidup, penuh dinamika dan mnanjadi ruang diskusi, untuk membangun pemikiran konstruktif, membuka wawasan bersama guna memboboti Rancangan Awai RKPD Tahun 2026," ungkap Bupati Malra.
Dijelaskan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah tahapan wajib dalam penyusunan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasai 80 menyebutkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsuitasi pubiik, untuk memperoien masukan dan saran pernyempurnaan.
"Poin ini bermakna, bahwa sebelum dokumen RKPD ini berkembang dalam tahapan-tahapan partisipatif lainnya, seperti Forum OPD dan Musrenbang, maka pada Konsultasi Publik inilah Rancangan Awal yang bersifat kebijakan top douwn, dibahas dan diboboti.
Hanubun menambahkan, Sehubungan dengan upaya memboboti Rancangan Awal RKPD ini, maka beberapa hal pokok yang perlu Saya samnpaikan:kedudukan RKPD 2026 dalam periode Pertama, pembangunan 2025-2029, merupakan pelaksanaan tahun kedua.
"Hal ini berarti, RKPD ini harus lebih tajam dalam menerjemahkan Visi dan Misi, program prioritas, termasuk janji-janji kampanye Saya dan Pak Wakil Bupati suarakan," tambah 01 Malra.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan, RKPD ini juga harus secara jelas mengatur bagaimana Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi untuk mendukung ASTA CITA Bapak Presiden.
"Sinergi dan keselarasan arah kebijakan antara pusat dan daerah harus benar-benar diperhatikan.
Keselarasan sebagaimana dimaksud terutama mengenai isu dan tematik yang digariskan dari pusat sampai ke daerah.
Tujuannya yaitu: Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
-Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
-Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; -Pengendalian inflasi di daerah;
-Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; -Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi daiam mempromosikan dan memasarkan hasii industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).," ucapnya.
Isu dan tematik ini yang kemudian harus benar-benar dapat diterjemahkan, dirumuskan serta dimplementasikan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah," tutup Bupati Malra.
0 comments:
Post a Comment