728x90 AdSpace

Latest News
Sunday, April 27, 2025

Bupati Malra Harap OPD Dalam Perencanaan Data Harus Valid.

LANGGUR, MALRA-NEWS-ID - Bupati Maluku Tenggara dalam Membuka konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 banyak menyampaikan Pesan penting dalam menyusun program dan rencana intervensi harus Fokus.

Demikian disampaikan Bupati Maluku Tenggara, saat berada di aula Kantor Bupati Malra," Senin 28 April 2025.

Dikatakan, Program disusun harus dipastikan mampu memberi dampak. Tidak hanya sekadar menghabiskan uang rakyat, tetapi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Berkaitan dengan lokasi pelaksanaan kegiatan. OPD dalam merencanakan kegiatan ataupun intervensi program, maka kelompok sasaran yang dituju harus berdasarkan pada data yang valid serta dapat di-pertanggung-jawab-kan.

Misalkan, kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan peningkatan ikuaitas rumah untuk masyarakat. Ini sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim. 

Bupati mengajak agar penerima dan lokasi pelaksanaan kegiatan haruslah berdasar pada data yang benar-benar andal. 

"Sebagai catatan, Hasil Audit BPKP terhadap kinerja perencanaan dan penganggaran, menunjukkan sebagaian besar program dan kegiatan untuk menurunkan kemiskinan, dikategorikan tidak efektif," ucap Hanubun.

Bupati mengatakan, Hal ini disebabkan akibat Rendahnya konsistensi antara arah kebijakan perencanaan dengan alokasi anggaran. Perencanaan mengarahkan lain, uang digunakan untuk hal lain. Selain itu, kebijakan di level perangkat daerah pun masih tidak sesuai dengan kebijakan makro di level daerah. 

"Rincian belanja di dalam kegiatan/Sub Kegiatan tidak mencerminkan output yang akan dicapai. Belanja pegawai tinggi, belanja publik rendah. Masih banyak anggaran habis untuk rapat koordinasi, honorarium, perjaianan dinas, bahkan untuk rincian-rincian yang bersifat administratif," cetus Bupati Malra.

Selanjutnya lokasi tidak sesuai, artinya penentuan lokasi masih kurang memperhatikan data sasaran. Keluarga miskin ekstrim atau masyarakat rentan stunting yang menjadi prioritas tidak tersentuh intervensi. 

Kinerja pelaporan, Hal ini masih menjadi masalah, karena kegiatan yang dilakukan tidak terdokumentasi secara baik, untuk ditindakianjuti sebagai laporan terhadap intervensi.

Bupati mengajak agar Hal-hal ini kiranya menjadi perhatian serius. Sehingga RKPD yang hari ini didiskusikan akan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang masih terjadi di daerah ini dan khususnya yang mampu memberi dampak bagi masyarakat.

"Berkaitan dengan fokus penanggulangan kemiskinan. Kebijakan daerah untuk penanggulangan kemiskinan sudah harus diarahkan pada penguatan aspek pemberdayaan guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup secara berkelanjutan," ajak Taher.

Bupati menekankan, untuk sektor-sektor pemberdayaan di daerah, seperti perikanan, pertanian, perindustrian, koperasi dan UKM, harus mampu turun, menjangkau dan merekrut sasaran masyarakat miskin dan miskin ekstrim.

"Mereka yang memiliki potensi namun belum ter-cover dalam kelompok binaan atau kalompok pemberdayaan, perlu untuk difasilitasi. Upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan hanya dapat dilakukan melalui pemberdayaan,"bebernya.

Masyarakat miskin yang tidak berdaya secara ekonomi, harus dapat didentifikasi, direkrut, dibina, didampingi, diberikan bantuan pemberdayaan, didorong untuk akses modai, termasuk sampai dengan pemasaran hasil produksinya. 

Jika hal ini bisa dilakukan, maka tentu akselerasi pembangunan daerah untuk pengentasan kemiskinan akan dapat terwujud. 

"Di samping itu, manfaat ekonomi lainnya seperti pendapatan masyarakat yang meningkat dan angka pengangguran yang dapat diturunkan.

Selanjutnya, satu hal penting yang ingin di  sampaikan dan kiranya menjadi perhatian Kita bersama yaitu: Dalam menyelesaikan permasalahan daerah, harus ada kekompakan, ada kolaborasi dan ada sinergi," harap Bupati Malra.

Untuk Itu, Bupati menghimbau agar semnua dimulai dari tahapan perecanaan. Misalnya perencanaan untuk menyelesaikan Persoalan Stunting. Setiap perangkat daerah harus tahu, apa kontribusi yang perlu disumbangkan. Dinas A harus buat apa? Dinas B harus menyelesaikan yang mana? Dinas C kerjakan bagian mana? ini harus didudukan.

"Dengan kolaborasi dan sinergi yang optimal, maka upaya untuk memajukan daerah, akan berjalan efektuf dan efisien, di tengah keterbatasan - keterbatasan yang dihadapi daerah ini," tutup Drs Muhamad Taher Hanubun.(Apri)

  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Bupati Malra Harap OPD Dalam Perencanaan Data Harus Valid. Rating: 5 Reviewed By: malra-news.id