LANGGUR, MALRA-NEWS-ID – Ajang internasional Wonderful Sail to Indonesia 2025 yang seharusnya menjadi etalase pariwisata Maluku Tenggara justru berubah menjadi panggung aib bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual. Bukannya tampil melayani dan memberikan kepastian hukum keimigrasian, pimpinan kantor justru mangkir, sementara pejabat yang hadir memilih bungkam dan menutup akses informasi publik.
Kamis (24/7/2025), awak media yang mencoba meminta data pemeriksaan keimigrasian terhadap peserta Sail to Indonesia di Pantai Ngiarvarat Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, hanya mendapatkan jawaban mengecewakan.
“Kalau mau tanya terkait data, nanti sama pimpinan di kantor. Di sana ada humasnya. Kita hanya menjalankan perintah pimpinan untuk hadir di sini,” ujar Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Mohammad Andy Djunaidi, S.H., sebelum menolak menjawab pertanyaan lanjutan.
Sikap tertutup ini menimbulkan kesan kuat bahwa Imigrasi Tual tidak siap melayani, tidak menghormati kepentingan publik, dan justru mempermalukan daerah di hadapan wisatawan mancanegara. Ketika ditanya mengenai absennya pimpinan kantor dalam acara puncak sehari sebelumnya (23/7/2025), Andy Djunaidi memilih diam, seolah mengonfirmasi lemahnya koordinasi internal kantor tersebut.
Absen di Momentum Dunia
Absennya pimpinan Kanim Tual dalam acara puncak Welcome Ceremony Sail to Indonesia menjadi simbol lemahnya profesionalisme birokrasi. Bagaimana mungkin sebuah institusi strategis yang bertanggung jawab atas keluar-masuk orang asing tidak hadir dalam agenda internasional yang membawa nama baik Indonesia di mata dunia?
Ketiadaan pimpinan dan sikap bungkam pejabat di lapangan kini menjadi sorotan publik. Alih-alih menunjukkan pelayanan prima, yang ditampilkan justru wajah birokrasi tertutup dan arogan.
Gelombang Kritik Mengguncang
Kemarahan publik segera meledak, terutama di media sosial. Warganet ramai-ramai mengecam Imigrasi Tual dan menuntut evaluasi total atas kinerja kantornya. Tagar #EvaluasiImigrasiTual mulai menggema, dengan banyak komentar yang menyebut sikap itu sebagai bentuk ketidakprofesionalan fatal yang mempermalukan Maluku Tenggara di hadapan dunia.
Seorang tokoh pariwisata lokal menyatakan, “Sail to Indonesia membawa nama baik daerah. Tapi yang ditampilkan adalah absensi pimpinan dan sikap bungkam yang memalukan. Kalau tidak siap bekerja profesional, lebih baik mundur daripada mencoreng wajah Indonesia.”
Desakan Evaluasi Makin Menguat
Tekanan publik kini semakin keras, mendesak Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi segera mengevaluasi pimpinan Kanim Kelas II TPI Tual. Sikap tertutup dan ketidakhadiran pimpinan dianggap sebagai bentuk kelalaian fatal yang merusak citra pelayanan publik.
Catatan Hitam di Maluku Tenggara
Momentum emas promosi pariwisata internasional yang seharusnya membawa kebanggaan justru berakhir dengan noda hitam. Imigrasi Tual, yang semestinya menjadi pintu gerbang keramahan, justru menghadirkan wajah dingin yang mempermalukan Maluku Tenggara.
Pertanyaan yang kini menggantung: akankah pemerintah pusat membiarkan aib ini lewat begitu saja, atau bertindak tegas demi menyelamatkan marwah pelayanan publik Indonesia?
0 comments:
Post a Comment