Skandal Politik Kampus: Cermin Bobroknya Moral Kepemimpinan, Integritas Dikorbankan Demi Birahi Kekuasaan

TUAL, MALRA-NEWS-ID - 5 Agustus 2025 — Sebuah keputusan kontroversial kembali mencoreng dunia pendidikan vokasi di Tanah Air. Melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual Nomor 1348/PL.26/KP.09.00/2025, Direktur Jusron Ali Rahayaan, S.Pi., M.Si, resmi memberhentikan Kamilius D. Betaubun, SE., M.Si sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Keputusan ini disampaikan lewat surat pengantar bernomor 1350/PL.26/KP.09.00/2025. Tiga poin yang dijadikan alasan pemberhentian dinilai tidak lebih dari dalih klise yang menutupi niat sesungguhnya: menyingkirkan sosok independen yang tak mau tunduk pada skenario kekuasaan dinasti.

Ketua SPI yang diberhentikan menolak permintaan Direktur untuk menyusun mitigasi risiko pemilihan direktur yang ditujukan semata untuk melapangkan jalan pencalonan ipar kandung sang Direktur, yang secara terang-terangan tidak memenuhi syarat manajerial dan integritas. 

Desakan agar Ketua SPI memberikan penilaian tinggi kepada ipar Direktur juga ditolak secara profesional demi menjaga objektivitas dan marwah lembaga. Namun sikap tegas dan profesional ini justru dibalas dengan pemecatan sepihak.

SPI, sebagai perpanjangan tangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian, telah menyampaikan Mitigasi Risiko dan Rekomendasi SPI kepada Menteri Diktiristek secara profesional dan objektif. Namun integritas ini dianggap mengancam kepentingan segelintir elite lokal yang mengidap birahi kekuasaan. 

"Rasa takut kehilangan kendali, serta upaya mempertahankan kekuasaan lewat nepotisme terang-terangan, menjadi motivasi utama pemecatan tersebut.

Pemberhentian ini bukan hanya soal jabatan, melainkan soal pembunuhan integritas. SPI seharusnya menjadi lembaga yang menjaga marwah dan akuntabilitas institusi, bukan menjadi kaki tangan ambisi politik keluarga. 

Ketika pemimpin sebuah institusi pendidikan menghalalkan segala cara demi melanggengkan kekuasaan keluarga, maka telah tiba waktunya bagi publik, media, dan pemerintah pusat untuk membuka mata dan bertindak.

Kami Menolak Bungkam Kami menyerukan kepada:

• Inspektorat Jenderal Kementerian Diktiristek

• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

• Komisi Aparatur Sipil Negara

• Publik dan media nasional

Untuk segera mengusut tuntas praktik penyalahgunaan wewenang ini. Biarkan SPI bekerja secara profesional. Biarkan nilai integritas menjadi panglima.

Cukuplah kekuasaan berbasis keluarga ini menyandera masa depan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia Timur.

Headline Headline1 Malra Nasional Pemerintahan Pendidikan dan Olahraga August 05, 2025