Bupati Maluku Tenggara Buka Rapat Pleno TPAKD 2026, Tegaskan Akses Keuangan Kunci Transformasi Ekonomi Daerah

LANGGUR,MALRA-NEWS-ID — Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa percepatan akses keuangan bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

‎Rapat pleno tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat peran TPAKD sebagai motor penggerak inklusi keuangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara yang memiliki tantangan geografis dan struktural yang kompleks.

‎Tantangan Kepulauan: Akses Keuangan Belum Merata

‎Bupati mengungkapkan, sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi persoalan khas yang tidak dialami wilayah daratan. Distribusi layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya operasional antarwilayah, keterbatasan infrastruktur pendukung, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penghambat utama.

‎Dampaknya nyata. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, nelayan, dan petani, belum mampu mengakses pembiayaan formal secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ekspansi usaha, rendahnya produktivitas, serta masih tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan informal yang berisiko.

‎“TPAKD tidak boleh berhenti pada tataran perencanaan administratif. Harus menghasilkan program implementatif yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati.

‎Fokus 2026: UMKM, Sektor Produktif dan Digitalisasi

‎Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan percepatan akses keuangan sebagai bagian integral dari strategi penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah prioritas yang didorong melalui TPAKD Tahun 2026 antara lain:

‎Penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif

‎Perluasan akses pembiayaan sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil

‎Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan

‎Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan

‎Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah

‎Program kerja TPAKD 2026 diharapkan disusun secara realistis, berbasis kebutuhan daerah, serta memiliki target yang jelas dan terukur.

‎Sinergi Lintas Sektor Jadi Penentu

‎Keberhasilan TPAKD, menurut Bupati, sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, hingga masyarakat.

‎Pendekatan yang dibutuhkan tidak parsial. Peningkatan kapasitas pelaku usaha di sisi permintaan harus berjalan seiring dengan inovasi produk dan perluasan layanan di sisi penawaran. Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.

‎“Maluku Tenggara membutuhkan langkah percepatan yang konkret hingga menyentuh tingkat ohoi dan wilayah terpencil,” ujarnya.

‎Komitmen Pemerintah Daerah

‎Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku, Bank Indonesia, serta seluruh lembaga jasa keuangan atas dukungan dan kerja sama dalam memperkuat akses keuangan di Maluku Tenggara.

‎Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk menjadikan TPAKD sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‎Dengan dibukanya Rapat Pleno TPAKD 2026 secara resmi, harapan besar disematkan agar forum ini mampu melahirkan solusi konkret atas persoalan akses keuangan di daerah, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Maluku Tenggara menuju sistem yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Ekonomi Headline Malra Parlemen Pemerintah February 25, 2026