 |
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda kepada wartawan saat kunjungan kerja di Tual, Rabu (25/2/2026), menanggapi kontroversi di masyarakat terkait kronologi dan rilis awal perkara dari Polres Maluku Tenggara.
Kapolda menegaskan, proses penyidikan tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol, melainkan akan diasistensi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum guna memastikan prosedur hukum dijalankan sesuai ketentuan.
“Nanti diasistensi oleh Dirkrimum. Pengawasannya ketat dan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan, mekanisme gelar perkara menjadi instrumen utama untuk menguji alat bukti sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum acara pidana.
Dalam forum tersebut, kata dia, setiap unsur termasuk penasihat hukum memiliki ruang untuk menguji fakta dan bukti secara terbuka.
“Dalam gelar itu ada penasihat hukum dan pengujian alat bukti. Di situ akan terjadi perdebatan secara hukum untuk mencari kebenaran materiil,” katanya.
Ia menegaskan Polda tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut dan menjamin profesionalitas aparat di lapangan.
“Polda sendiri tidak ada kepentingan, pasti akan tegas. Ini untuk menjaga agar masyarakat tidak ragu bahwa penyidik tidak bisa dikendalikan pihak tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun jurnalis untuk menyampaikan informasi tambahan apabila menemukan dugaan kejanggalan dalam proses hukum.
“Kalau masih ada informasi tambahan, bisa diinformasikan kepada kami. Masukan dari masyarakat sangat welcome,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan internal agar penegakan hukum benar-benar berorientasi pada pencarian kebenaran yang sebenar-benarnya.
Dengan pengawalan langsung dari Polda, Kapolda berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
0 comments:
Post a Comment