![]() |
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudah Arif Hanoeboen, saat memaparkan materi dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pendidikan yang berlangsung di Ballroom Hotel Syafira, Langgur, Selasa (10/03/2026).
Dalam pemaparannya, Hanoeboen menegaskan bahwa forum OPD bidang pendidikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Menurutnya, forum tersebut juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan, khususnya pada sektor pendidikan.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyatukan gagasan serta menyelaraskan program pembangunan pendidikan agar lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hanoeboen.
Ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat berjalan optimal tanpa melibatkan seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan. Karena itu, perencanaan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, pengawas, dewan pendidikan hingga masyarakat.
Hanoeboen juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Maluku Tenggara, seperti pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan mutu pembelajaran. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas layanan pendidikan di daerah.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara adalah skema distribusi guru secara merata sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan memastikan ketersediaan tenaga pendidik di setiap sekolah sesuai kebutuhan.
“Kami sedang menyiapkan skema distribusi guru agar penempatan tenaga pendidik dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, regulasi tersebut juga memberikan peluang bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ditempatkan di sekolah swasta. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik pada sejumlah sekolah non-negeri di wilayah Maluku Tenggara.
Selain fokus pada pemerataan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara juga memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap.
Dalam rencana pembangunan tahun 2027, pemerintah daerah akan menitikberatkan program pada pengembangan pelayanan dasar pendidikan yang merata serta penguatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
Program tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan, pembinaan dan pendampingan mutu pada jenjang SD dan SMP, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan partisipasi anak usia sekolah.
Tak hanya itu, penguatan pendidikan karakter juga menjadi perhatian melalui implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang berintegritas dan berkarakter.
Melalui forum OPD ini, Hanoeboen berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
“Kita ingin memastikan pembangunan pendidikan berjalan lebih baik, sehingga mampu melahirkan generasi Maluku Tenggara yang cerdas, berkarakter, dan berkualitas,” pungkasnya.


0 comments:
Post a Comment