 |
Ruas jalan yang dimaksud membentang dari Desa Yamtimur, Kilwair, Tuburngil, Ohoiwirin, Hollay, Hoko hingga Hollat. Hingga saat ini, kondisi jalan tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan hampir tidak layak dilalui.
Menurut Petrus, kondisi jalan di wilayah tersebut kini lebih menyerupai hamparan batu di dasar kali atau sungai. Hal ini membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas, terutama dalam mengakses kebutuhan ekonomi, pendidikan, maupun layanan dasar lainnya.
“Ruas jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat di jazirah desa-desa pesisir Kei Besar Utara Timur. Namun kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah lama tidak mendapat perhatian serius,” ungkap Petrus.
Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Kei Besar Utara Timur merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan RI di Maluku bagian selatan bersama tiga kecamatan lainnya di Pulau Kei Besar.
Meski memiliki status strategis sebagai wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tersebut dinilai masih jauh dari harapan.
Akibat keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur, perekonomian masyarakat di wilayah tersebut mengalami stagnasi.
Banyak warga akhirnya memilih merantau ke Papua dan berbagai daerah lain di Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
“Kondisi ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas. Karena akses jalan yang buruk, distribusi barang dan aktivitas ekonomi tidak berjalan optimal.
Akhirnya banyak masyarakat memilih merantau ke luar daerah demi memperbaiki kehidupan,” jelasnya.
Petrus juga menyoroti implementasi sejumlah program strategis nasional yang dinilai lebih banyak terfokus di wilayah perkotaan atau desa yang memiliki akses transportasi memadai. 
Sementara wilayah terpencil seperti Kei Besar Utara Timur justru belum merasakan dampak nyata dari program-program tersebut.
Program seperti pembangunan Koperasi Merah Putih maupun Makanan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, cenderung lebih mudah dijalankan di daerah yang memiliki akses transportasi baik, sementara daerah terpencil masih tertinggal.
“Terlihat bahwa pembangunan masih lebih banyak terpusat di wilayah kota. Sementara desa-desa pesisir yang masuk wilayah tertinggal dan bahkan perbatasan justru masih terabaikan,” katanya.
Sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, Petrus meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden, untuk mengevaluasi kinerja kementerian teknis yang menangani pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program strategis nasional.
Ia berharap pemerintah dapat lebih jeli melihat kebutuhan riil masyarakat di wilayah terpencil agar pembangunan nasional benar-benar merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Petrus juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dinilai berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan kepercayaan lebih besar kepada pemerintah daerah serta kementerian teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal.
“Negara perlu memberikan perhatian serius terhadap daerah terpencil seperti Kei Besar Utara Timur. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak agar roda ekonomi masyarakat dapat bergerak,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan membangun ruas jalan di wilayah tersebut, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan kehadiran negara secara nyata.
(MALRA-NEWS-ID)
0 comments:
Post a Comment