![]() |
Menurut Bupati, pemerintah daerah wajib mengelola anggaran secara berkelanjutan dan efisien demi keberlangsungan program. “Efisiensi jangan dianggap sesuatu yang jelek. Saya justru menganggap efisiensi sebagai cara untuk meningkatkan kinerja kita,” tegasnya.
Ia menyoroti indikasi adanya tenaga P3K yang diangkat tanpa pengalaman kerja maupun status honorer sebelumnya. “Termasuk tenaga P3K yang tiba-tiba saja diangkat menjadi pegawai, tidak pernah honor, tidak pernah apa, tiba-tiba langsung jadi tenaga P3K,” ungkapnya dengan nada serius.
Sebagai tindak lanjut, Bupati telah memerintahkan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan evaluasi menyeluruh. “Kalau memang itu benar, mohon maaf, akan dicoret dari daftar atau saya laporkan untuk dibatalkan semua. Saya yang bertanggung jawab soal keuangan daerah,” tegasnya Bupati Malra.
Menurutnya, pengangkatan tanpa prosedur berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan dan menambah beban kerja dokter yang selama ini telah bekerja maksimal. “Ini juga akan memberatkan dokter yang sudah bekerja keras,” ujarnya.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh tenaga kesehatan yang direkrut melalui mekanisme P3K harus kompeten, berpengalaman, dan benar-benar memahami tugasnya, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara.(APRI).
0 comments:
Post a Comment