Pulau Tayando Tam Istimewa, Namun Keamanan Laut Masih Tertinggal

 

TUAL — MALRA-NEWS-ID - Kecamatan Tayando Tam dikenal sebagai salah satu wilayah kepulauan strategis di Kota Tual, dengan kekayaan sumber daya laut serta aktivitas mobilitas antar-pulau yang tinggi. Namun di balik keistimewaan itu, masih tersimpan persoalan mendasar yang dinilai belum mendapat perhatian serius: lemahnya pengawasan dan keamanan wilayah pesisir.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pemuda Desa Yamtel, Hasri Nawier, melalui rilis resmi yang diterima redaksi MALRA-NEWS-ID, Selasa (27/1/2026). 

Dalam pernyataannya, Hasri menegaskan bahwa penguatan pengawasan laut bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mengelola wilayah kepulauan.

“Wilayah laut dan pesisir bukan hanya ruang geografis, tetapi ruang yurisdiksi yang memiliki nilai strategis, sosial, ekonomi, dan ekologis. Pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan didukung sarana yang memadai,” tegas Hasri.

Menurutnya, karakter Tayando Tam sebagai wilayah kepulauan dengan aktivitas bongkar muat laut, pergerakan masyarakat antar-pulau, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya laut, menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa aparat keamanan masih bekerja dengan keterbatasan fasilitas.

Hasri secara terbuka mengusulkan pengadaan speed boat dan kapal patroli kecil untuk mendukung tugas Koramil dan Polsek Tayando Tam, agar fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dapat berjalan optimal.

“Tanpa sarana patroli laut yang layak, pengawasan hanya bersifat insidental dan reaktif. Bahkan dalam kondisi tertentu, aparat terpaksa menggunakan perahu milik warga untuk menjangkau lokasi kejadian,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Hasri, berdampak langsung pada masih maraknya pelanggaran hukum di wilayah pesisir, khususnya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan).

 Ia mencontohkan kejadian bom ikan di Desa Yamru pada 18 Juni 2025, yang dinilainya bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola pelanggaran yang terus berulang.

“Bom ikan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi kejahatan terhadap lingkungan dan masa depan nelayan. Kerusakan ekosistem laut, hilangnya sumber penghidupan, dan terganggunya rasa aman masyarakat adalah dampak nyata yang dirasakan,” ujarnya.

Dalam perspektif tata kelola wilayah pesisir, Hasri menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya dengan regulasi dan kewenangan.

 Ketersediaan sarana operasional menjadi faktor penentu agar aparat dapat bertindak cepat, tepat, dan berkelanjutan di wilayah laut yang luas dan menantang.

Ia juga menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri di Tayando Tam sejauh ini telah berupaya menjalankan tugas sesuai mandat institusi. Namun, keterbatasan fasilitas transportasi laut mencerminkan adanya kesenjangan serius antara beban tugas dan dukungan pemerintah daerah.

Untuk itu, Pemuda Desa Yamtel mendorong Pemerintah Daerah Kota Tual bersama DPRD Kota Tual agar memberikan perhatian konkret melalui dukungan kebijakan dan penganggaran, dengan memasukkan pengadaan sarana patroli laut dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

“Peran DPRD sangat strategis untuk memastikan kebijakan pengawasan wilayah pesisir tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi melalui alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan,” tambah Hasri.

Aspirasi ini, kata Hasri, merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus wujud tanggung jawab sosial generasi muda dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian wilayah pesisir Tayando Tam.

“Penguatan pengawasan laut adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas daerah, perlindungan sumber daya kelautan, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” pungkasnya.

Redaksi MALRA-NEWS-ID mencatat, isu pengawasan laut di wilayah kepulauan seperti Tayando Tam bukan hanya persoalan lokal, melainkan cerminan tantangan serius tata kelola daerah kepulauan yang membutuhkan keberpihakan kebijakan dan keberanian anggaran dari para pengambil keputusan.

Ekonomi Headline Headline1 Hukrim Nasional Ohoi Parlemen Pemerintah Pemerintahan Tual January 27, 2026