 |
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, para Staf Ahli, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, pejabat eselon III dan IV bersama staf perencanaan, serta perwakilan akademisi.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan ruang strategis untuk membedah dan menyempurnakan rancangan awal RKPD secara teknokratis.
“Forum ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa Rancangan Awal RKPD tidak hanya disusun secara administratif, tetapi benar-benar berbasis data yang akurat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta logika teknis yang kuat. Dokumen ini harus memiliki bobot kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa RKPD harus menjadi jawaban nyata atas dinamika dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen formalitas yang berhenti di atas meja birokrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa RKPD hadir sebagai arah yang jelas dan solusi konkret terhadap berbagai persoalan masyarakat Maluku Tenggara,” ujarnya.
Menurut Bupati, forum konsultasi publik merupakan ruang demokrasi substantif, tempat aspirasi masyarakat, pandangan akademisi, dan kebijakan pemerintah disinergikan untuk melahirkan kompas pembangunan daerah yang lebih tajam dan terarah.
RKPD Tahun 2027, lanjutnya, merupakan jembatan antara visi jangka menengah daerah dengan langkah-langkah konkret yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran.
Lima Fokus Pembangunan 2027
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan lima fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan refleksi kondisi riil masyarakat serta tantangan strategis daerah.
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Bupati menegaskan bahwa manusia adalah aset terbesar pembangunan. Investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan akan diperkuat sebagai dua pilar utama peningkatan kualitas SDM.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan yang setara dari wilayah kota hingga desa, termasuk daerah pesisir dan kepulauan. Selain peningkatan angka partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran dan literasi menjadi perhatian serius, dimulai dari peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta penyediaan lingkungan belajar yang layak.
Di sektor kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar menjadi prioritas, termasuk percepatan penanganan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
2. Pengentasan Kemiskinan
Dengan angka kemiskinan sebesar 21,16 persen yang meski menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan pendekatan yang lebih terintegrasi.
Kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Program bantuan sosial akan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis data dan tepat sasaran.
“Kita tidak hanya ingin memperbaiki statistik, tetapi benar-benar meningkatkan derajat hidup masyarakat agar mandiri dan berdaya,” tegas Bupati.
3. Penanganan Pengangguran dan Pembukaan Lapangan Kerja
Pengangguran dan kemiskinan dinilai sebagai dua persoalan yang saling berkaitan. Pemerintah daerah akan mendorong pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, pemerintah akan lebih aktif menjemput peluang investasi, mempermudah perizinan usaha, serta mendampingi UMKM lokal agar berkembang.
Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata akan dioptimalkan sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja baru.
4. Peningkatan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat
Bupati juga menyoroti pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Kenaikan inflasi pada 2025 harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah akan mendorong terciptanya harga yang adil bagi nelayan dan petani, agar peningkatan harga komoditas tidak hanya dinikmati di tingkat tengkulak, tetapi benar-benar meningkatkan pendapatan produsen di tingkat bawah.
5. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Infrastruktur disebut sebagai urat nadi pembangunan. Namun tantangan keterbatasan anggaran masih akan dihadapi pada 2027.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut selektif dalam merancang belanja infrastruktur serta mencari sumber pembiayaan alternatif. Konektivitas wilayah menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan dan keterisolasian, terutama di wilayah kepulauan.
“Kita harus cermat mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan hanya program yang paling mendesak yang diusulkan,” pungkas Bupati.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen perubahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara.
0 comments:
Post a Comment