 |
| foto: Diskominfo Malra |
Penegasan itu disampaikan Muhsin saat Rapat Koordinasi Satgas MBG yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis, 15 Januari 2026.
Rahayaan menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan bergizi kepada sasaran, tetapi juga dari jaminan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaannya di lapangan.
“Program Makanan Bergizi Gratis melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pengelola dapur, juru masak, hingga tenaga distribusi. Mereka harus dilindungi secara penuh melalui jaminan sosial ketenagakerjaan agar bekerja dengan aman, tenang, dan profesional,” tegas Muhsin.
Menurutnya, jaminan sosial merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam setiap program pelayanan publik yang melibatkan pekerja.
Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua, sehingga risiko kerja tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu.
Muhsin juga menilai, penyediaan jaminan sosial akan berdampak langsung pada kualitas layanan program MBG, karena pekerja dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa dibayangi kekhawatiran akan risiko kerja.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Satgas MBG Maluku Tenggara turut membahas kesiapan teknis pelaksanaan program, sinergi lintas sektor, serta pemetaan potensi risiko di lapangan.
Muhsin berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait, dapat menyamakan persepsi agar program MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kita ingin program ini sukses secara substansi dan juga manusiawi. Perlindungan pekerja adalah bagian penting dari tanggung jawab moral dan hukum pemerintah,” pungkasnya.
Program Makanan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai pelaksanaannya.
Social Header