Dari Langgur untuk Indonesia: Harapan Besar Pendidikan Kepulauan ke Pemerintah Pusat ‎

 

Foto Istimewa:Fredy

LANGGUR, MALRA-NEWS.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudhah Arif Hanoeboen, mendorong pemerintah pusat agar lebih mempertimbangkan kondisi geografis daerah kepulauan dalam penyaluran program bantuan pendidikan.

‎Pernyataan tersebut disampaikan Raudhah saat mengikuti rapat virtual bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku dalam agenda Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).

‎Dalam forum tersebut, Raudhah mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius dan direalisasikan guna menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan.

‎“Kami berharap apa yang nantinya kami usulkan dapat dipertimbangkan dan dieksekusi oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

‎Raudhah juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan mengikuti workshop bersama Bappenas dalam waktu dekat, yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.

‎Tantangan Kemiskinan dan Geografis

‎Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di Maluku Tenggara saat ini berada di kisaran 21 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku yang berada di angka 15 persen. Kondisi ini, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh faktor geografis sebagai wilayah kepulauan.

‎“Sebanyak 93 persen wilayah Maluku adalah lautan, sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan,” jelasnya.

‎Faktor geografis tersebut juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Banyak sekolah di wilayah kepulauan yang hingga kini belum sepenuhnya tersentuh program nasional.

‎Apresiasi Program Nasional

‎Di sisi lain, Raudhah mengapresiasi program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut mulai memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah timur Indonesia.

‎“Kami sangat berterima kasih atas kebijakan ini karena sangat membantu daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

‎Mutu Pendidikan Masih Rendah

‎Raudhah mengakui bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Maluku Tenggara masih tergolong rendah, yakni baru mencapai 57,95 persen dan masuk kategori belum tuntas. Kondisi ini juga tercermin dalam capaian literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan.

‎Sebagai langkah strategis, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara berencana mengusulkan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Daerah Kepulauan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi daerah kepulauan secara komprehensif.

‎Harapan ke Pemerintah Pusat

‎Melalui forum Musrenbang ini, Raudhah berharap pemerintah pusat dapat lebih memahami tantangan kewilayahan yang dihadapi daerah kepulauan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

‎“Pendekatan berbasis wilayah sangat penting agar program yang diturunkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.