 |
Langkah ini menjadi bagian strategis untuk memastikan kesesuaian program pembangunan dengan arah kebijakan nasional dan daerah, sekaligus menjamin penggunaan Dana Desa dan Dana Ohoi yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam evaluasi APBOHOI Tingkat Kecamatan KEI besar ,yakni ; DINAS PMD PPA DAN INSPEKTORAT dan seluruh pj kepala Ohoi Kecamatan Kei Besar.
Camat Kei Besar, Titus Betaubun.,S.Sos.M.Si.,dalam keterangannya kepada media melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/04/2026), menegaskan bahwa evaluasi APBDes bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam mengawal kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat ohoi.
“Evaluasi ini penting untuk menyelaraskan perencanaan ohoi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa dan Dana Ohoi Tahun Anggaran 2026,” ujar Pria akrab disapa TB.
Kesesuaian Regulasi Jadi Fondasi Utama
Dalam proses evaluasi, tim kecamatan memastikan setiap rancangan APBDes mengacu secara ketat pada regulasi yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sejumlah payung hukum yang menjadi rujukan utama antara lain:
*Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Dana Desa Tahun 2026.
*PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
*Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja APBDes Tahun Anggaran 2026.
*Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 192 Tahun 2026.
Kepatuhan terhadap regulasi tersebut dinilai krusial untuk mencegah penyimpangan serta memastikan program yang dirancang memiliki dasar hukum yang kuat.
Fokus pada Prioritas Pembangunan
Evaluasi APBDes 2026 juga diarahkan untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan difokuskan pada;
*Penguatan infrastruktur desa.
*Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
*Peningkatan layanan dasar seperti .
*kesehatan dan pendidikan.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Proses Evaluasi Berjenjang dan Partisipatif
Proses evaluasi dilakukan secara sistematis. "Oleh tim kecamatan melalui tahapan pembahasan, klarifikasi, hingga penyelarasan program.
Mekanisme ini membuka ruang dialog antara pemerintah ohoi dan pihak kecamatan guna memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian penting. Penyeragaman program diarahkan untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah serta memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan.
Tekankan Akuntabilitas dan Efisiensi.
Camat Kei Besar menekankan pentingnya penatausahaan dan pelaporan keuangan yang tertib, transparan, dan efisien.
Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Akuntabilitas menjadi kunci utama. Dana yang dikelola harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Betaubun.
Dorong Kolaborasi untuk Kemajuan Daerah.
Lebih jauh, evaluasi APBDes ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung kemajuan daerah dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dari wilayah timur Indonesia, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara.
Dengan evaluasi yang komprehensif dan terarah, Kecamatan Kei Besar optimistis bahwa pengelolaan Dana Desa dan Dana Ohoi Tahun 2026 akan semakin berkualitas, tepat guna, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, " tutup camat kei besar, TITUS Betaubun, S.Sos.M.Si.
(DEMAS-APRI)
Social Header