 |
Kapal feri yang sebelumnya beroperasi hingga empat kali dalam sebulan, kini hanya melayani satu kali pelayaran. Kondisi ini langsung memukul distribusi barang, hasil laut, hingga mobilitas masyarakat antar pulau.
Keluhan warga yang dihimpun pada Rabu (29/04/2026) menunjukkan situasi yang kian memburuk. Harga sembako melonjak akibat pasokan tersendat, sementara nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan ke Kota Tual.
“Dulu satu bulan empat kali jalan, sekarang tinggal satu kali. Ini sangat menyulitkan kami. Kami butuh kejelasan,” ujar seorang warga Kepulauan Kur yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan tajam kini mengarah ke PT ASDP Indonesia Ferry sebagai operator, serta Dinas Perhubungan Kota Tual yang dinilai lamban merespons kondisi tersebut. Minimnya transparansi terkait alasan pengurangan jadwal dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
Transportasi laut bukan sekadar layanan, melainkan penopang utama ekonomi Kur yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Ketika akses ini tersendat, seluruh sendi kehidupan ikut terguncang.
Warga mendesak Pemerintah Kota Tual untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut. Koordinasi cepat dengan pihak ASDP dinilai mendesak agar jadwal pelayaran kembali normal dan roda ekonomi bisa berputar kembali.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas Perhubungan Kota Tual dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Tual belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab berkurangnya frekuensi pelayaran.
Jika dibiarkan, krisis transportasi ini berpotensi berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas di wilayah terluar Indonesia. Pemerintah dan operator tidak boleh abai. Warga Kur menunggu aksi, bukan janji.
Social Header