 |
Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk konkret intervensi negara terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan.
“Ini bukan sekadar angka. Sebanyak 1.017 jiwa yang menerima manfaat hari ini adalah masyarakat yang menunggu kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” ujar Hanubun dalam sambutannya.
Program Bakti Sosial Terintegrasi ini didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial RI senilai Rp1,15 miliar. Intervensi yang dilakukan mencakup 16 jenis layanan lintas sektor, mulai dari kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang kesehatan, layanan yang diberikan meliputi operasi katarak, khitanan massal, pelayanan kesehatan lansia, fisioterapi, hingga donor darah. Sementara pada aspek sosial dan hukum, masyarakat mendapatkan layanan isbat nikah dan pencatatan sipil guna memastikan kepastian status hukum.
Program ini juga menyentuh isu-isu krusial lainnya, seperti pembebasan pasung bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), bantuan alat bagi penyandang disabilitas, serta dukungan bagi penderita kusta dan penyintas HIV/AIDS. Dalam sektor pendidikan, pemerintah turut mengintervensi melalui pelunasan biaya sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu guna mencegah putus sekolah.
Tak hanya itu, penguatan juga dilakukan pada aspek pemberdayaan melalui program kewirausahaan serta peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial. Inisiatif pekerja sosial masuk sekolah turut dihadirkan sebagai langkah preventif dalam menangani persoalan sosial sejak dini.
Bupati Hanubun menekankan bahwa kekuatan utama program ini terletak pada pendekatan terintegrasi, yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu momentum sehingga dampaknya lebih terasa bagi masyarakat.
“Selama ini pelayanan sosial berjalan sendiri-sendiri. Hari ini kita ubah dengan pendekatan terpadu yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, dan pekerja sosial agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi memastikan pelayanan berjalan optimal dan tuntas.
“Kehadiran kita harus memberi dampak nyata. Layani masyarakat dengan hati, bukan sekadar menjalankan kewajiban,” pesannya.
Pemerintah daerah turut mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial RI yang dinilai menjadi kunci terlaksananya program berskala besar tersebut, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Dengan keterbatasan yang ada, kami tidak mungkin menjalankan ini sendiri. Kehadiran pemerintah pusat hari ini menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara,” kata Hanubun.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos RI Suratna, Kepala Sentra Meohai Kendari, Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, serta ratusan penerima manfaat.
Bakti Sosial Terintegrasi ini diharapkan menjadi model pelayanan sosial yang lebih efektif dan responsif, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Social Header