Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Dalam forum itu, berbagai persoalan krusial mengemuka—mulai dari ketimpangan akses energi di wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, hingga dorongan percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.
Bupati Maluku Tenggara menegaskan bahwa daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan energi. Ia menyoroti kebutuhan mendesak akan dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk investasi infrastruktur maupun kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Energi bukan sekadar kebutuhan, tapi fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa akses energi yang memadai, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan terus tertinggal,” tegasnya dalam forum tersebut.
Sementara itu, Komite II DPD RI menyatakan komitmennya untuk memastikan implementasi regulasi energi berjalan efektif dan berkeadilan. Hasil pengawasan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat guna memperbaiki kebijakan yang dinilai belum optimal di daerah.
Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor energi untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta kendala di lapangan. Harapannya, lahir solusi konkret yang mampu menjawab tantangan energi di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa penguatan sektor energi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pusat dan daerah demi mewujudkan kedaulatan energi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Social Header