Wabup Malra Hadiri Rapat Strategis Komisi II DPR RI, Dorong Percepatan Reforma Agraria di Maluku

 

AMBON, MALRA-NEWS.ID — Pemerintah pusat mulai mengakselerasi agenda reforma agraria di kawasan timur Indonesia. Hal ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Komisi II DPR RI bersama kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Maluku di Aula Kantor Gubernur Maluku, Rabu (15/4).

‎Dalam forum yang membahas optimalisasi peran kepala daerah dan Forkopimda sebagai Ketua dan Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara. Kehadiran ini menjadi sinyal kuat komitmen daerah dalam mendukung percepatan program strategis nasional di sektor agraria.

‎Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai motor penggerak penyelesaian konflik lahan, penataan aset, hingga redistribusi tanah yang berkeadilan. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi II DPR RI menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

‎Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam kesempatan itu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Pemkab Malra siap mengoptimalkan peran dalam Gugus Tugas Reforma Agraria guna memastikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan yang produktif.

‎“Reforma agraria bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah siap bersinergi dan mempercepat implementasi di lapangan,” tegasnya.

‎Forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kendala di daerah, mulai dari tumpang tindih kepemilikan lahan, lambannya proses sertifikasi, hingga masih lemahnya koordinasi lintas sektor. 

Komisi II DPR RI meminta seluruh kepala daerah untuk lebih proaktif dalam memimpin Gugus Tugas Reforma Agraria di wilayah masing-masing.

‎Dengan adanya dorongan kuat dari pemerintah pusat dan komitmen daerah, program reforma agraria di Maluku diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam mengurangi ketimpangan penguasaan lahan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

‎Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, melainkan agenda strategis nasional yang menyentuh langsung kepentingan rakyat di daerah.

‎