 |
“Humas adalah suara dan telinga institusi. Mereka berada di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegas Dedi di hadapan jajaran kehumasan Polri.
Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma besar. Humas Polri kini dituntut menjadi strategic communication hub yang mampu mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, sekaligus menjadi benteng utama melawan disinformasi yang kian masif di era digital.
Wakapolri secara tegas mendorong transformasi ke arah intelligence-led communication—sebuah pendekatan komunikasi berbasis analisis data cerdas. Optimalisasi teknologi seperti big data dan artificial intelligence menjadi kunci, mulai dari pemantauan isu secara real-time, analisis tren opini publik, hingga respons cepat dan terukur terhadap dinamika informasi.
“Setiap konten yang diproduksi harus berbasis akurasi, relevansi, dan tujuan yang jelas. Tidak boleh lagi ada komunikasi yang reaktif tanpa arah,” tekannya.
Tak hanya itu, Dedi juga menggarisbawahi bahwa fungsi kehumasan bukan monopoli Divhumas semata. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, seluruh personel Polri kini memikul tanggung jawab komunikasi publik. Dalam derasnya arus informasi, setiap anggota dituntut mampu berkomunikasi secara tepat, humanis, dan penuh empati.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Polri dalam menyongsong visi nasional Indonesia Emas 2045. Wakapolri menegaskan bahwa seluruh arah komunikasi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, termasuk agenda transformasi digital sebagai fondasi utama.
Lebih jauh, ia memaparkan Grand Strategy Polri 2025–2045 yang dibagi dalam empat tahapan besar—dimulai dari penguatan fondasi organisasi hingga terwujudnya institusi Polri yang adaptif, berintegritas, dan berbasis teknologi modern. Lima tujuan utama pun ditekankan, mulai dari menjaga stabilitas kamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam konteks operasional, Wakapolri menyoroti pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi. Fasilitas ini harus mampu menjadi radar utama dalam membaca isu viral, memetakan potensi krisis, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan presisi.
Menutup arahannya, Dedi menegaskan bahwa Divisi Humas Polri adalah wajah institusi di ruang publik. Oleh karena itu, profesionalisme, kecepatan, dan kecerdasan dalam berkomunikasi menjadi harga mati.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik dan marwah institusi Polri,” pungkasnya.
Social Header