Wakil Bupati Malra: Rapat Paripurna Menjadi Panggung Penting Akuntabilitas ‎

 

Foto Diskominfo Malra

LANGGUR,MALRA-NEWS.ID -- Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi panggung penting bagi akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat (23/4), DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025—sebuah momen krusial yang tidak sekadar seremonial, tetapi sarat evaluasi dan tekanan politik terhadap kinerja eksekutif.

‎Rapat yang berlangsung serius namun dinamis ini menegaskan satu hal: DPRD tidak ingin laporan tahunan hanya menjadi dokumen formalitas. Sejumlah catatan strategis disoroti, mulai dari efektivitas program pembangunan, realisasi anggaran, hingga dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

‎Dalam forum tersebut, sambutan Bupati Maluku Tenggara disampaikan oleh Wakil Bupati, Carlos Viali Rahantoknam. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima rekomendasi DPRD sebagai bagian dari mekanisme check and balance yang sehat dalam tata kelola pemerintahan.

‎“Rekomendasi DPRD merupakan bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujar Rahantoknam dalam penyampaiannya.

‎Namun di balik bahasa diplomatis itu, tersirat pesan kuat: tahun anggaran 2025 masih menyisakan pekerjaan rumah. DPRD menuntut agar setiap catatan yang disampaikan tidak berhenti sebagai arsip, melainkan ditindaklanjuti secara konkret dan terukur.

‎Sorotan tajam juga mengarah pada konsistensi antara perencanaan dan implementasi program. Beberapa fraksi menilai masih terdapat ketimpangan antara target pembangunan dengan realisasi di lapangan, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan wilayah.

‎Rapat paripurna ini sekaligus menjadi barometer hubungan eksekutif-legislatif di Maluku Tenggara. Di satu sisi, terlihat adanya komitmen menjaga sinergi. Namun di sisi lain, DPRD menunjukkan sikap kritis sebagai representasi suara publik yang menuntut transparansi dan hasil nyata.

‎Dengan disampaikannya rekomendasi ini, publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara: apakah catatan DPRD akan benar-benar menjadi pijakan perbaikan, atau sekadar menjadi rutinitas tahunan tanpa perubahan signifikan.

‎Yang jelas, di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ruang sidang DPRD hari ini bukan hanya tempat menyampaikan laporan—tetapi arena uji keseriusan pemerintah dalam menjawab harapan rakyat.