 |
Penelitian yang dipimpin langsung Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Saefudin Mohammad, S.I.K., ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penanganan aksi unjuk rasa sekaligus merumuskan model pengamanan yang lebih profesional, humanis, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Kegiatan tersebut didampingi Wakapolres Tual Kompol Roni Ferdinan Manwan, S.Sos., S.H., serta menghadirkan tim peneliti dari Puslitbang Polri dan unsur akademisi, termasuk Triyono dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta peneliti Kompol Asep Budi Rajat.
Dalam sambutannya mewakili Kapolres Tual yang sedang melaksanakan tugas dinas di luar daerah, Wakapolres Tual mengungkapkan bahwa wilayah hukum Polres Tual termasuk daerah yang cukup intens menghadapi aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat.
“Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, pemuda hingga warga, kerap menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi. Sebagian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, sementara sebagian lainnya terkait penanganan perkara hukum oleh kepolisian,” ungkap Kompol Roni.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk selalu siap, profesional, dan mengedepankan pendekatan persuasif agar setiap penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman tanpa menimbulkan konflik maupun gangguan ketertiban umum.
Ia menegaskan bahwa kehadiran tim Puslitbang Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas personel dalam menghadapi berbagai dinamika aksi massa di lapangan.
“Kami berharap melalui penelitian ini lahir mekanisme penanganan yang baku, humanis, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga aspirasi masyarakat tetap tersalurkan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan daerah,” katanya.
Tual Jadi Laboratorium Kajian Nasional
Sementara itu, Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad menjelaskan bahwa penelitian tersebut merupakan bagian dari program prioritas Polri dalam mendukung transformasi menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Menurutnya, penelitian di Polres Tual memiliki nilai strategis karena daerah ini memiliki karakteristik sosial yang dinamis dengan frekuensi aksi demonstrasi yang relatif tinggi.
“Penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk mengetahui sejauh mana pelayanan, pengamanan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat telah berjalan secara optimal,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa negara wajib menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi, namun di sisi lain kepolisian juga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan publik.
“Jika penanganan demonstrasi tidak dilakukan secara tepat, maka dampaknya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan pola penanganan yang profesional dan berbasis hasil kajian ilmiah,” tegasnya.
Libatkan Polisi, Pemerintah dan Masyarakat
Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Pada tahap awal, tim telah melakukan survei terhadap 251 responden, terdiri dari 199 personel Polri dan 52 warga masyarakat Kota Tual. Survei tersebut bertujuan memetakan persepsi publik, tingkat kepuasan layanan, serta harapan masyarakat terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi.
Selanjutnya, pada tahap kualitatif, tim melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok bersama unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan organisasi profesi.
Dalam pelaksanaannya, Triyono dari BRIN memimpin diskusi bersama unsur masyarakat, sementara Kompol Asep Budi Rajat memfasilitasi pembahasan fungsi Reserse, Lalu Lintas dan Binmas. Adapun fungsi Intelijen, Samapta dan Brimob dipimpin langsung oleh Ketua Tim Puslitbang Polri.
Mencari Formula Baru Pengamanan Aksi Massa
Kegiatan penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pimpinan Polri dalam menyusun model penanganan demonstrasi yang lebih efektif sesuai karakteristik daerah.
Seluruh peserta sepakat bahwa pendekatan ilmiah yang dipadukan dengan pengalaman lapangan menjadi langkah penting untuk menghadirkan sistem pengamanan yang lebih matang, profesional dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.
Di tengah meningkatnya kesadaran publik dalam menyampaikan aspirasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu melahirkan formula baru yang menjamin kebebasan berpendapat tetap berjalan seiring dengan terjaganya keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial.
Kegiatan penelitian turut dihadiri para Pejabat Utama Polres Tual, Danyon Brimob, para perwira Polres Tual, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Kepala Kesbangpol Kota Tual, Kasat Pol PP, Rektor Universitas Nggusuw Warat (Uningrat) Tual, Raja Tual, Raja Dullah, Raja Ohoitahit, tokoh pemuda Taar, Ketua Ojek Online (Drive), Ketua Buruh, Kepala Desa Tamedan, Kepala Desa Labetawi, Kepala SMA Negeri 5 Tual, Kepala SMA Negeri 1 Tual, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Melalui penelitian ini, Kota Tual tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan nasional Polri terkait penanganan unjuk rasa yang demokratis, humanis, dan berkeadilan.
Social Header