 |
Arahan tegas tersebut disampaikan Bupati kepada seluruh Kepala OPD sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja dengan orientasi hasil serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bupati menegaskan, seluruh Kepala OPD wajib memegang teguh Pakta Integritas yang telah ditandatangani. Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya formalitas administratif, melainkan komitmen moral dan hukum yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Setiap pelanggaran terhadap integritas, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun tindakan yang merugikan pemerintah daerah akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja dan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bupati.
Selain integritas, Bupati juga meminta seluruh pimpinan OPD meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Setiap program pemerintah daerah harus berbasis data, memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, serta hasil yang dapat diukur.
Menurutnya, Kepala OPD harus menjadi contoh utama dalam membangun budaya disiplin organisasi, mulai dari kehadiran, ketepatan waktu, penyelesaian pekerjaan, hingga kepatuhan terhadap aturan.
“Disiplin pemimpin akan membentuk disiplin organisasi. Kepala OPD harus menjadi teladan bagi seluruh aparatur di bawah kepemimpinannya,” ujar Bupati.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya loyalitas terhadap negara, konstitusi, serta pemerintahan yang sah. Loyalitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan visi dan misi daerah, RPJMD, serta kebijakan pemerintah daerah secara konsisten.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar, namun setelah keputusan ditetapkan secara sah, seluruh jajaran pemerintah wajib menjalankannya secara profesional.
Kunjungan Kerja Harus Menghasilkan Dukungan Nyata
Bupati memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas koordinasi Kepala OPD dengan kementerian, lembaga pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi.
Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar menghadiri pertemuan, tetapi harus menghasilkan tindak lanjut konkret bagi pembangunan daerah.
Setiap Kepala OPD diwajibkan menyusun agenda sebelum pertemuan, mencatat seluruh arahan dan peluang dukungan, menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta menyiapkan rencana aksi lengkap dengan target waktu pelaksanaan.
“Setiap pertemuan harus memiliki output yang jelas. Jangan sampai perjalanan dinas hanya menghasilkan laporan kegiatan tanpa ada dampak nyata bagi daerah,” tegasnya.
Bupati juga meminta jajaran OPD memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas untuk sinkronisasi program daerah dengan prioritas pembangunan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, BNPB untuk penguatan mitigasi bencana, serta BNPP dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
OPD Dituntut Kreatif Cari Sumber Pembiayaan
Menghadapi keterbatasan fiskal daerah, Bupati meminta seluruh OPD tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk berhenti berinovasi.
Kepala OPD dituntut aktif membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, maupun mitra pembangunan lainnya.
Menurut Bupati, kemampuan membangun jejaring dan memperoleh dukungan program dari luar APBD menjadi salah satu ukuran keberhasilan seorang pemimpin perangkat daerah.
Ia juga meminta seluruh OPD membangun budaya kerja yang cepat, kolaboratif, dan akuntabel serta menghilangkan ego sektoral antarinstansi.
“Persoalan pembangunan daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Dibutuhkan kerja bersama dengan target yang jelas dan saling mendukung,” katanya.
Evaluasi Kepala OPD Berbasis Kepemimpinan dan Hasil Kerja
Bupati menegaskan, evaluasi terhadap Kepala OPD ke depan tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mencakup kualitas kepemimpinan, integritas, kedisiplinan, kemampuan memperoleh dukungan program pemerintah pusat, keberhasilan menindaklanjuti hasil koordinasi, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setiap OPD nantinya diarahkan untuk menyampaikan laporan tindak lanjut hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam format baku yang memuat hasil pertemuan, komitmen yang diperoleh, rencana aksi, penanggung jawab, target waktu, serta status realisasi.
Mekanisme tersebut akan menjadi salah satu instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan OPD dengan melibatkan Sekretaris Daerah dan perangkat perencanaan daerah.
Bupati berharap seluruh Kepala OPD mampu menjadi pemimpin birokrasi yang bekerja cepat, membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan hasil nyata.
“Maluku Tenggara membutuhkan birokrasi yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Bukan birokrasi yang hanya menjalankan rutinitas,” pungkas Bupati.
Social Header