 |
Penegasan tersebut disampaikan Hendrik di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Duta Besar RRT untuk Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya dampak ekonomi nyata bagi daerah berbasis kepulauan seperti Maluku.
"Potensi sumber daya ikan yang dimanfaatkan dari wilayah ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan, pengolahan, pembangunan fasilitas perikanan, serta pengembangan usaha di daerah yang melibatkan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha lokal," tegas Hendrik Lewerissa.
Gubernur menekankan bahwa implementasi TCG wajib menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang menyentuh sektor pendukung, mulai dari jasa kepelabuhanan, logistik transportasi, hingga rantai perdagangan daerah.
Selain dampak ekonomi langsung, isu vital yang menjadi perhatian utama Pemprov Maluku adalah alih teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kerjasama lintas negara ini dinilai harus menjadi batu loncatan bagi tenaga kerja lokal untuk naik kelas, bukan sekadar mengisi posisi pekerja kasar.
"Kesempatan ini harus menjadi sarana meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku, mendorong alih teknologi penangkapan, hingga penanganan mutu hasil perikanan. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi buruh, tetapi harus berkembang dan mengambil peran kunci dalam rantai nilai industri perikanan modern," lanjutnya.
Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi Maluku siap mengawal dan bersinergi dengan pemerintah pusat, aparat pengawas, serta mitra investasi guna memastikan tata kelola perikanan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah peta industri kelautan Maluku dari sekadar arena ekstraksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri pengolahan yang mandiri dan berdaya saing global.
Social Header