JAKARTA, MALRA-NEWS.ID — Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Ayana Midplaza Jakarta, 29–30 Oktober 2026.
Kehadiran Bupati Malra dalam forum strategis tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengawal arah pembangunan Langgur agar lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Pembahasan RDTR KPN Langgur bukan sekadar menyangkut penataan wilayah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pertumbuhan kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kualitas pembangunan di Maluku Tenggara.
Undangan resmi kegiatan ini disampaikan oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor 413/Und-200.10.TR.01/X/2026. Berdasarkan susunan acara, Bupati Maluku Tenggara dijadwalkan mengikuti pembukaan pada 29 Oktober 2026 mulai pukul 09.00 WIB sekaligus menyampaikan sambutan.
Forum tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi Maluku, serta tim penyusun dari Universitas Pattimura.
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu menyatukan perspektif dalam merumuskan kebijakan penataan ruang yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, kebutuhan pembangunan, dan karakteristik wilayah kepulauan.
 |
Penyusunan RDTR KPN Langgur memiliki arti strategis bagi masa depan Langgur dan wilayah sekitarnya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang, memberikan kepastian perencanaan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan kawasan yang tertib dan berdaya saing.
Bagi Maluku Tenggara, perencanaan tata ruang yang matang menjadi salah satu fondasi penting untuk mengoptimalkan potensi wilayah, memperkuat pusat pelayanan masyarakat, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Di tengah karakteristik geografis kepulauan, pembangunan tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga perencanaan ruang yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
Melalui keterlibatan dalam FGD dan konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal penyusunan dokumen perencanaan tersebut.
Langgur diharapkan tumbuh sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi kepulauan yang tertata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pada akhirnya, arah pembangunan yang jelas dan terintegrasi diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Wartawan: Thony Pohwain
Social Header