LANGGUR,MALRA-NEWS.ID .– Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menyoroti sulitnya akses layanan perbankan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya warga yang tinggal di Kecamatan Kei Besar. Keterbatasan jaringan perbankan dinilai dapat membebani masyarakat, bahkan mengurangi nilai bantuan pemerintah yang mereka terima.
Persoalan tersebut disampaikan Charlos saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Maluku Tenggara, Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa layanan perbankan harus menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa atau ohoi, bukan hanya terkonsentrasi di pusat perkotaan.
“Akses layanan perbankan harus menyentuh sampai ke ohoi-ohoi,” tegas Charlos saat menyampaikan sambutan Bupati Maluku Tenggara.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan. Selain mempermudah transaksi, keberadaan layanan perbankan yang dekat dengan tempat tinggal warga juga dapat membantu memastikan bantuan pemerintah diterima secara aman dan utuh.
Biaya Transportasi Jadi Beban Masyarakat
Salah satu persoalan yang disoroti adalah masyarakat Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang menerima bantuan sebesar Rp600.000 melalui rekening Bank Mandiri. Karena keterbatasan jaringan layanan bank tersebut di wilayah setempat, penerima bantuan harus
mencari alternatif untuk mencairkan dana.
Kondisi itu dapat memaksa warga melakukan perjalanan ke lokasi yang memiliki fasilitas ATM atau meminta bantuan orang lain untuk melakukan penarikan.
Charlos mengungkapkan, biaya perjalanan menggunakan ojek dari wilayah tersebut dapat mencapai Rp200.000. Artinya, jika penerima bantuan harus mengeluarkan biaya sebesar itu untuk mengambil dana Rp600.000, uang yang tersisa hanya Rp400.000.
Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena bantuan yang seharusnya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat justru dapat berkurang akibat biaya akses layanan keuangan.
Selain persoalan transportasi, penitipan kartu ATM kepada keluarga atau kerabat juga berpotensi menimbulkan masalah apabila penarikan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.
Karena itu, Charlos menilai perlu adanya solusi yang memudahkan masyarakat mengakses rekening sekaligus memperkuat keamanan dan transparansi transaksi keuangan.
TPAKD Didorong Perluas Layanan hingga Ohoi
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas inklusi keuangan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyoroti bahwa jangkauan layanan perbankan di wilayah kepulauan belum merata. Sejumlah layanan tersedia melalui Bank BRI dan Bank Maluku Malut, sementara beberapa bank lainnya masih terkonsentrasi di pusat kabupaten.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam penyaluran bantuan pemerintah melalui rekening penerima yang tinggal jauh dari fasilitas perbankan.
Tiga Prioritas Penguatan Inklusi Keuangan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Charlos menekankan tiga fokus utama yang perlu diperkuat oleh TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara.
Pertama, memperluas jangkauan layanan perbankan hingga kecamatan dan ohoi agar masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, aman, dan terjangkau.
Kedua, meningkatkan akses pembiayaan produktif bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Ketiga, memperkuat literasi keuangan agar masyarakat memahami cara mengelola uang, menggunakan layanan perbankan, serta memanfaatkan produk keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
Selain itu, program kerja TPAKD yang telah ditetapkan pada rapat pleno Semester I Tahun 2026 mencakup pembukaan 600 rekening pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar, penambahan 30 agen Laku Pandai, perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 1.000 pelaku usaha, serta peningkatan penggunaan QRIS dan edukasi keuangan konvensional maupun syariah.
Minta Target Terukur dan Evaluasi Berkala
Charlos juga meminta agar setiap program TPAKD dilengkapi target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Menurutnya, rapat pleno tidak boleh berhenti pada penyampaian rencana, tetapi harus menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Selain bank punya target terukur, tim ini juga harus punya target, sehingga pada saat rapat berikut, target-target apa yang belum tercapai bisa kita evaluasi,” pesannya.
Melalui rapat pleno Semester II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap sinergi pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan pemangku kepentingan semakin kuat.
Pemerataan layanan keuangan diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap tabungan dan kredit, tetapi juga memastikan warga di wilayah kepulauan memperoleh pelayanan yang layak tanpa harus menanggung biaya perjalanan yang memberatkan.
Bagi masyarakat Maluku Tenggara, khususnya warga di wilayah Kei Besar, kemudahan mengakses layanan perbankan menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan kegiatan ekonomi masyarakat terus berkembang.
Wartawan: Thony Pohwain
Social Header